oleh: Rovy Giovanie
Tak hanya kursi empuk menteri yang menjadi incaran para vokalis Pansus Century. Sejumlah jabatan di BUMN hingga barter kasus pun menjadi target barter yang tak kalah menggiurkan.
Di tengah memanasnya suhu politik pada saat-saat akhir kerja Pansus Angket Century DPR, Presiden kembali menyampaikan rencana evaluasi kabinet. "Tiga bulan mendatang kita lakukan rapat kerja kembali untuk mengevaluasi apakah instruksi presiden yang akan saya terbitkan segera bisa ditindaklanjuti sesuai sasaran serta kerangka waktunya," kata Presiden SBY di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (3/2).
Ini kedua kalinya disampaikan Presiden setelah evaluasi dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, beberapa waktu lalu. Waktu itu, berbagai kalangan mengaitkan evaluasi tersebut dengan sebagian anggota koalisi yang dianggap membangkang, khususnya dalam Pansus Century, yakni Golkar dan PKS. Namun faktanya Presiden tak melakukan perubahan komposisi kabinet ataupun koalisi dalam 100 hari pemerintahannya, meski nampak adanya pelunakan sikap parpol pendukung pemerintah.
Bisa jadi evaluasi pertama yang dilakukan SBY kala itu hanya sebatas peringatan terhadap mitra koalisinya yang dianggap melanggar kontrak politik. Lantas bagaimana dengan evaluasi kedua yang akan jatuh pada bulan April mendatang?
Bila dikaitkan dengan kerja Pansus, bulan April merupakan saat yang memang mengharuskan pemerintah bersikap. Karena rekomendasi final Pansus akan disampaikan dalam sidang paripurna DPR, 3 Maret 2010. Pada saat ini, SBY akan mengetahui persis bagaimana sikap politik parpol-parpol anggota koalisinya. Bagi para pembangkang, menurut anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman, harus dikeluarkan dari koalisi. “Ini konsekuensi sikap yang harus diambil dalam sebuah koalisi,” ujar tokoh Kosgoro ini, beberapa waktu lalu.
Itulah sebabnya, pekan-pekan sebelum 2 Maret 2010 menjadi saat yang menegangkan bagi negosiasi politik antara kubu Demokrat dengan para penentangnya di Pansus, terutama Golkar dan PKS. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengakui adanya lobi antara partainya dengan pihak Demokrat. "Benar bahwa terjadi lobi-lobi baik tingkat lapangan, tengah, ataupun tinggi," kata Prio di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).
Hanya saja Prio tak mau menyebutkan apa bentuk deal politik yang tengah terjadi. Ia hanya mengatakan bahwa Golkar belum menentukan kesimpulan terhadap kasus Century, termasuk mengenai perlu atau tidaknya pemakzulan Boediono. Alasannya, Golkar masih berusaha menelusuri skandal ini hingga terbuka selebar-lebarnya.
Namun, politisi PKB Effendy Choirie mencurigai Golkar tengah bernegosiasi sebelum menentukan sikap partai. Begitu pun dengan pendapat kalangan pengamat politik. “Pasti ada yang dinegosiasikan,” ucap Koordinator ICW, Danang Widoyoko, kepada Mimbar Politik, pekan lalu.
Cukup banyak hal yang bisa menjadi bahan tukar guling kasus Century, baik bagi Golkar, PKS atau parpol lainnya, termasuk parpol nonkoalisi. Yang paling utama tentu kursi Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Tetapi dengan dalih momentum evaluasi kabinet, SBY bisa saja mengganti sejumlah menteri lainnya. Menurut sumber Mimbar Politik, para menteri yang kemungkinan diganti adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmy Faisal asal PKB, Menteri Perdagangan Marie Elke Pangestu, dan beberapa lainnya. “Kalau soal alasna kan bisa saja dicari-cari. Apalagi Helmi dan Marie Pangestu kan cukup tinggi resistensinya. Helmy ditolak para tokoh PKB sendiri, sedangkan Mendag dianggap melakukan kesalahan fatal dalam soal pasar bebas dengan Cina,” ujar sang sumber.
Selain kursi menteri, yang tak kalah menariknya adalah jabatan di BUMN. Kebetulan sejumlah BUMN memang sudah saatnya mengalami pergantian direksi. Menurut Meneg BUMN, Mustafa Abubakar, penggantian direksi ini akan diputuskan bulan Mei 2010 mendatang. Selain perbankan, sejumlah BUMN lainnya juga akan mengalami perombakan direksi dalam waktu dekat ini. “BUMN memang menjadi bagian dalam deal politik,” tutur pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi.
Ini tak lepas dari rumor selama ini, bahwa parpol-parpol kerap menjadikan BUMN sebagai sapi perahan untuk mendanai partai, khususnya menjelang Pemilu atau Pilpres. Meski hingga detik ini belum ada satu pun kasus yang berhasil mengunkap dugaan ini, namun publik meyakini kebenaran hal ini.
Diluar jabatan empuk menteri dan BUMN, target deal politik yang tak kalah pentingnya adalah barter kasus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak tokoh politik di negeri ini yang terbelit berbagai kasus korupsi, penggelapan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Pansus Century, Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), kerap disebut sebagai tokoh yang berkepentingan ‘menukar guling’ Pansus dengan kasus penggelapan pajak perusahaannya senilai Rp 2,1 triliun lebih. Bahkan ada yang menyebut bahwa kasus pajak perusahaan Bakrie Group ini bisa mencapai Rp 10 triliun.
Selain itu, Ical juga memiliki sejumlah kasus lainnya yang potensial bisa menjeratnya ke meja hijau bila tak mendapat perlindungan pemerintah, diantaranya adalah kasus Lapindo Brantas yang hingga saat ini belum tuntas hingga kasus Bakrie Life.
Begitu pula dengan PKS. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok pernah mengungkap adanya penyalahgunaan bantuan di Departemen Pertanian semasa menterinya dijabat kader PKS, Anton Apriantono. Menurut Mubarok, PKS menyalahgunakan bantuan program pertanian Deptan, kala itu, hanya diarahkan ke pesantren milik PKS.
Konon, hampir semua parpol memiliki tokoh yang tersangkut kasus korupsi, tak terkecuali parpol anggota koalisi yang kini loyal terhadap pemerintah. Bahkan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sapid an mesin jahit yang kini menjerat mantan Mensos Bachtiar Chamsyah adalah bagian dari scenario barter kasus. Setelah lengser dari kursi menteri, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP itu dianggap berupaya melawan pemerintah. Bahkan dalam Mukernas di Medan, pekan lalu, barisan pendukung Bachtiar berusaha melengserkan Suryadharma Ali dan membawa PPP keluar dari koalisi.
Apalagi kasus ini diperkirakan bakal menyeret sejumlah nama penting, termasuk anak mantan Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution, bernama Iken Nasution. “Buyung sudah lama menjadi target karena dia diam-diam ikut terlibat dalam upaya pemakzulan presiden,” ujar sumber Mimbar Politik.
Sementara dari barisan nonkoalisi, pemerinta mengantongi segepok kasus yang melibatkan para politisi PDIP, tak terkecuali sang ketua umum Megawati Soekarnoputri. Salah satu megakasus yang kini menjadi incaran untuk segera diungkap Demokrat adalah skandal BLBI yang merugikan negara hingga sekitar Rp 700 triliun. Selain itu juga kasus LNG Tangguh yang berpotensi merugikan negara puluhan triliun rupiah, serta kasus penyalahgunaan Rekening 502 yang merugikan negara sekitar Rp 20,9 triliun.
Sedangkan yang sedang menjalani pengusutan di KPK saat ini adalah kasus suap pengangkatan Deputi Senior Gubernur BI, Miranda Goeltom. Kasus yang terbongkar gara-gara pengakuan politisi PDIP , Agus Condro, ini diperkirakan bakal menyeret sejumlah tokoh penting parpol moncong putih itu. Diantaranya yang sedang menjalani pemeriksaan KPK saat ini adalah Panda Nababan, Max Moein, dan Dudhie Makmun Murad.
Sumber Mimbar Politik meyakini, target PDIP dalam Pansus Century cenderung mengarah ke barter kasus-kasus tersebut. Pasalnya terlalu besar beban politik yang ditanggung bila menjalin koalisi dengan pemerintah.
