Makar, NII harus Ditumpas

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen (Purn) Arie Sudewo menilai keberadaan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Kelompok ini sudah melakukan tindakan makar. Penilaian tersebut dikemukakan Arie disela-sela kunjungan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke Akademi Angkatan Udara di DIY, Kamis (5/5).Arie menegaskan hal yang dilakukan NII saat ini bukan lagi hanya sebatas ide dan rencana, tetapi sudah bergerak. "Secara organisasi sudah terstruktur. Ada menteri-menterinya, rekrutmen para kader, mereka juga sudah bergerak mengumpulkan anggaran yang diperlukan. Ini tindakan makar," tegasnya.
Pemerintah, menurut Arie, sudah seharusnya menindak NII agar tidak terus memperluas jaringannya. "Sekarang mereka tidak lagi di hutan dan di gunung. Mereka sekarang masuk ke jantungnya, bergerilya di kota. Masuk ke pusat-pusat sistem pemerintahan. Masyarakat jadi merasa khawatir dan kurang nyaman," tuturnya.
Upaya menindak itu, kata dia, disesuaikan dengan keadaan saat ini. "Beda dengan dulu mereka (NII) berhadapan dengan kita di hutan dan gunung. Sekarang, mereka ada di tengah masyarakat. Seharusnya pemerintah tahu bagaimana menindaknya. Teknis pola disesuaikan dengan situasi yang berlaku," jelasnya.
Untuk memangkas NII, sambung dia, diperlukan peran aktif para ulama. Karena. keadaan saat ini membuktikan, meski NII telah tuntas ditumpas secara fisik pada masa lalu, ideologi-ideologinya ternyata masih berkembang terus hingga saat ini.
"Untuk hati dan pikiran itu tidak mudah, mereka eksis dan disesuaikan dengan situasi yang berkembang. Semua kekuatan ulama harus ikut, ini memerlukan kerja luar biasa," kata Arie.
Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Awaluddin Djamin yang berada dalam kesempatan yang sama pun melontarkan pendapat senada. "(Idelogi NII) nggak benar itu. Dulu sudah ditumpas habis, sekarang juga harus. Para kiyai juga harus membina masyarakat untuk taat hukum. Bahwa teror itu haram dan tidak akan membuat masuk surga," tukasnya.

Para Jenderal Purnawirawan TNI AD Sudah Muak dengan Kondisi Bangsa Ini

Para jenderal puraniwaran TNI Angkatan Darat sudah muak dengan situasi dan kondisi bangsa yang semakin memprihatinkan saat ini. Pasalnya terjadi begitu banyak kebohongan, terutama dalam hal konstitusional yang menyebabkan bangsa ini menjadi kerdil.
Demikian benang merah diskusi pengurus Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Jakarta, Kamis (5/5). Pengurus PPAD itu dipimpin oleh Ketua Umumnya Letjen TNI (Purn) Suryadi dan Sekretaris Umum Mayjen TNI Suhardo. Hadir juga antara lain Ketua DPP bidang Pengkajian Letjen TNI Kiki Syahnakri.
Menurut Suryadi, amandemen UUD 1945 yang sebanyak empat kali membuat bangsa ini kehilangan identitas. UUD hasil amandemen saat ini, yang oleh mereka disebut UUD 2002, sudah keluar jauh dari UUD 1945. Akibatnya bangsa ini kehilangan roh, semakin berpikir pragmatis, dan masyarakatnya terfragmentasi. Masalah kecil saja bisa menyulut konflik dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa.
“Yang kita prihatinkan tidak terlepas dari idealisme kita yaitu kebohongan-kebohongan terutama soal konstitusional. Kita katanya pakai UUD 45 tapi kenyataan di lapangan sama sekali tidak sesuai UUD 1945. Sebab UUD 2002 berbeda dengan pembukaan UUD 1945. Akibatnya, bangsa ini berpikiran pragmatis. Orang berpikir bagaimana bisa hidup hari esok, bagaimana saya dan kelompok saya bisa hidup. Kalau hal seperti ini tidak diatasi, rakyat akan mati dengan sendirinya,” paparnya.
Sedangkan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengemukakan, kondisi bangsa saat ini memerlukan perhatian seluruh anak bangsa. Sebab kehidupan bangsa ini sudah terlalu liberal. Terlalu banyak kerusakan bangsa ini akibat perubahan UUD. “Kami ingin kembalikan kehidupan berbangsa ini kepada roh dan muka dimah UUD 1945,” ujar mantan Wakil KASAD itu.
Dia mencontohkan, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. UU itu antara lain mengatur bahwa perusahan asing bisa diberi ijin selama 195 tahun untuk mengeruk kekayaan alam di Indonesia. Sementara bangsa ini tidak mendapat apa-apa.
Selain itu, pemekaran daerah saat ini dinilainya sudah berlebihan dan tidak terkontrol lagi. Akibatnya, orang melihat pemekaran tidak untuk menciptakan kesejahteraaan masyarakat melainkan hanya sebagai peluang untuk menjadi kepala daerah.
“Kalau masalah-masalah seperti ini dibiarkan, bangsa ini bukan tambah baik tetapi malah tambah buruk,” ujarnya.
Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Sutoyo mengakui bahwa PPAD sering mengeritik kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun sebenarnya yang mereka kritik bukanlah pribadi SBY tetapi kebijakan pemerintah. Apalagi, PPAD juga mengeritik presiden-presiden sebelumnya seperti Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarnoputri. “Kebetulan saja yang sedang memimpin sekarang adalah Pak SBY,” ujarnya.

Situs Jejaring Sosial Juga Jadi Alat NII untuk Merekrut Anggota

Mantan aktivis Negara Islam Indonesia (NII) Sukanto mengatakan dalam perekrutan anggota NII menghindari anak tentara dan polisi.
"NII sangat menghindari anak tentara dan polisi," kata Sukanto, dalam kuliah umum bertajuk "Negara Islam Indonesia dan Mahad Al Zaytun" di Balai Sidang Universitas Indonesia," katanya.
Menurut dia, karakteristik perekrut, antara lain menggunakan empat orang jamaah, satu orang pembawa dan dua orang penggembira serta satu perekrut. Pembawa bertugas menentukan target, mengawal serta memotivasi calon jamaah.
Selanjutnya katanya pembawa berpura-pura sebagai calon jamaah yang juga baru diajak. Umumnya perekrut melakukan screening lewat dialog tentang gerakan sesat untuk mengukur pengetahuan calon jamaah tentang NII.
Untuk modus perekrutan yang dilakukan NII katanya lewat mengajak kerja atau mencarikan kerja, bertemu teman yang membutuhkan masukan tentang buku yang sedang ditulisnya, menyebar kuesioner dengan alasan penelitian, telepon acak lewat jaringan alumni SMU, pesan singkat (SMS) berantai untuk menampung respons serta menggunakan jalur dunia maya.
"Perekrutan juga menggunakan jalur dunia maya seperti forum perkenalan melalui jaringan sosial pertemanan," ujarnya.
Mengenai Pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, disinyalir adalah program Negara Islam Indonesia (NII). Setelah para santri Al Zaytun selesai dengan pendidikan formalnya, kemudian akan ada tingkat kaderisasi berikutnya.
Tingkatan tertentu itu dilakukan setelah orang yang bersangkutan selesai SMA Al Zaytun. Selanjutnya, dibina di tingkat teritorial. "Keberadaan Al Zaytun disinyalir tak terlepas dari campur tangan NII," ujarnya.
Pesantren Al Zaytun diduga dibiayai, dibangun, dibina, diprakarsai, dan dimobilisasi oleh orang-orang NII. Mantan petinggi di sana pun merupakan perekrutan dari NII tingkat desa di seluruh Indonesia yang sengaja dikirim ke pesantren itu sebagai tenaga kerja.
"Sumber dana berasal dari jaringan teritorial yang bergerak di bawah tanah," katanya.
Menurut Ketua Tim Rehabilitasi NII Crisis tersebut pertama kali didekati orang NII pada tahun 1996. Baru lulus dari SMU, Sukanto berniat mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di salah satu universitas negeri.
Ia mengatakan ketika mengikuti pengajian di Pondok Labu, ada seseorang yang berasal dari NII memperkenalkan diri, dan terus berlanjut dan berusaha mendoktrin soal NII.
"Mereka mengajarkan bahwa NKRI itu kafir dan harus hijrah ke NII," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Kamarudin, mengatakan sedikit sekali mantan anggota NII KW 9 yang mau memberikan laporan. Mereka lebih memilih untuk menutup rapat tentang kejadian yang menimpanya.
Namun begitu UI tetap waspada meskipun dalam dua sampai tiga tahun ini tidak terdeteksi mahasiswa UI yang menjadi anggota NII.
Ia menjelaskan saat ini ada satu orang mahasiswa UI yang tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Maret 2011. "UI terus melakukan penyelidikan mengenai keberadaan mahasiswa tersebut," katanya.

PKS Tolak Dikaitkan dengan NII

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Shiddiq mempertanyakan motif dari pihak-pihak yang mengaitkan partainya dengan Negara Islam Indonesia (NII) sebagaimana yang diungkap oleh mantan Menteri Peningkatan Produksi NII Imam Supriyanto saat diskusi di Gedung DPR RI.
"Kalau ada yang mau mengkait-kaitkan PKS dengan NII, saya mempertanyakan, apa maksud mereka itu," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (5/5/2011).
Menurut dia, tudingan tersebut adalah salah satu bentuk atau cara menyudutkan dan mengkerdilkan PKS. Ia juga menyebutkan, apa yang telah dilakukan partai justru memberikan pencerahan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk masalah Islam itu sendiri.
"PKS no comment. Masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa mengenali dan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Justru PKS selama ini mendidik masyarakat tentang Islam yang moderat dan menjauhi kekerasan," kata Ketua Komisi I DPR RI itu.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi "Parpol Bicara Radikalisme" Imam Supriyanto menyebutkan, ayah kandung Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin adalah tokoh sekaligus panglima militer gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Prabukusumo Menyesal Pernah Aktif di Demokrat

Kerabat Keraton Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo menyatakan dirinya dulu telah salah memilih partai politik sebagai wadah untuk perjuangan kemaslahatan rakyat.

"Jujur saja dulu ternyata saya telah salah memilih partai politik (parpol) karena, partai yang semula saya harapkan bisa menjadi tempat untuk memperjuangkan rakyat ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan," kata Prabukusmo saat menyampaikan orasi budaya di Yogyakarta, Kamis (5/5/2011) malam.
Menurut dia, karena merasa tidak ada kesesuaian tersebut maka dirinya memilih keluar dari parpol tersebut dan sekaligus mundur dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) parpol tersebut.
"Ini masalah hati nurani, ini sama sekali karena saya hanya memikirkan kepentingan Keraton Yogyakarta. Ini demi kepentingan rakyat Yogyakarta," katanya.
Ia mengatakan, dirinya juga tidak merasa menyesal telah keluar dari parpol tersebut meskipun saat ini juga belum terpikir untuk masuk ke dalam keanggotaan parpol lain.
"Bagi rekan-rekan yang sebelumnya bergabung dengan parpol seperti saya dan meninggalkan parpol lamanya kemudian merasakan seperti apa yang saya rasakan silakan saja keluar dari parpol tersebut, dan untuk para pemimpin parpol yang lain kami harapkan untuk bersedia menerima rekan-rekan ini kembali," katanya.
Seperi diketahui Prabukusumo sebelumnya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak kisruh penyebutan Yogyakarta sebagai kerajaan monarki, Prabukusumo mengundurkan diri dari posisinya dan menyatakan keluar dari Demokrat. Posisinya kemudian digantikan oleh Anggelina Sondak

Alasan DPR Harus Kunjungi Spanyol

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Raihan Iskandar menyatakan bahwa kunjungan kerja ke Spanyol dalam rangka peningkatan pengetahuan anggota legislatif untuk menunjang fungsi pengawasan.

"Ini kunjungan kerja komisi tahunan. Jadi ini kunjungan pengawasan untuk meningkatkan kerja-kerja kita di lapangan nantinya," ujarnya dalam perbincangan telepon, Kamis malam 5 Mei 2011.
Anggaran bagi anggota DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, tambah Raihan, sudah ada setiap tahun. Fokus penting yang dipelajari rombongan anggota Komisi X dengan mengunjungi Spanyol tersebut adalah pengelolaan pariwisata dan olahraga.
Raihan menjelaskan bahwa Spanyol merupakan negara yang punya prestasi terbaik dunia di banyak cabang olahraga. "Dari sisi olahraga kan Spanyol itu dapat dikatakan punya prestasi terbaik secara internasional, mulai dari sepakbola, tenis, basket, bahkan formula satu," kata Raihan.
Sedangkan di sektor industri pariwisata, Raihan menambahkan, Spanyol termasuk negara yang punya prestasi mampu mendatangkan turis asing hingga melebihi jumlah penduduknya sendiri. "Mereka dengan jumlah penduduk 40 juta orang tapi bisa mendatangkan turis sampai 60 juta lebih lho," kata Raihan.
Oleh karena itulah, menurut Raihan, perlu mempelajari bagaimana Spanyol bisa meraih prestasi terbaik di dunia di bidang olahraga dan pengelolaan pariwisata yang dapat menghasilkan devisa besar. Dan sebelumnya, pemimpin rombongan Rully Chairul Azwar menyebutkan kunjungan itu juga termasuk tur ke Stadion Klub Real Madrid dan Barcelona.

Adik Sultan: Yogyakarta Wilayah Pertama NKRI

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan pada 1945, setelah Sri Sultan Hamenku Buwono IX yang berkuasa di Keraton Yogyakarta saat itu menyatakan bergabung.
Hal itu ditegaskan oleh kerabat Keraton Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dalam sebuah orasi budaya di Yogyakarta, Kamis (5/5/2011) malam. Menurut dia, saat itu tidak ada satu kerajaan maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan NKRI, sehingga Yogyakarta merupakan wilayah pertama di NKRI.
"Pascaproklamasi, Yogyakarta dalam hal ini wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan wilayah pertama NKRI, setelah Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII melalui maklumat 5 September 1945 menyatakan bergabung dengan NKRI," ujarnya.
Prabukusumo adalah tokoh yang menyatakan kekecewaannya secara gamblang terhadap lambannya perumusan Rencana Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Prabukusumo dan masyoritas masyarakat Yogyakarta sempat menentang penyebutan Yogyakarta sebagai kerajaan monarki oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Prabukusumo kemudian mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyatakan keluar dari Demokrat. Posisinya kemudian digantikan oleh Anggelina Sondakh.
Lebih lanjut Prabukusumo menyatakan bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman saat era kemerdekaan ke dalam NKRI memiliki nilai strategis yang luar biasa. "Karena saat itu meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun kolonialis Belanda selalu menyatakan mana wilayahmu sebagai sebuah negara," katanya.
Ia mengatakan pernyataan bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang merupakan satu-satunya kerajaan di Nusantara yang tidak berada di bawah kolonial Belanda memiliki arti yang sangat penting.
"Dengan pernyataan bergabungnya wilayah Yogyakarta ke NKRI waktu itu, menjadikan negara yang baru merdeka tersebut memiliki wilayah kedaulatan, dan langkah ini pun kemudian diikuti wilayah-wilayah lain termasuk negara-negara atau kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dibentuk Belanda," katanya.
Prabukusumo mengatakan ini merupakan sejarah besar NKRI atas keistimewaan Yogyakarta, sehingga jika tidak ada pengakuan bergabungnya Daerah Istimewa Yogyakarta, maka NKRI juga tidak ada.
"Ini merupakan pengorbanan luar biasa dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang sangat luar biasa, dari sebelumnya sebagai seorang penguasa penuh atas wilayah Yogyakarta, menjadi harus mengikuti aturan pemerintah NKRI," katanya.
Ia mengatakan pengorbanan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika NKRI berdiri, maka harus mencetak Oeang/uang Republik Indonesia (ORI), sehingga harus ada jaminan uang emas di Bank Indonesia.
"Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan ikhlas memberikan emas batangan milik Keraton Yogyakarta sebagai jaminan, dan sampai saat ini keluarga keraton tidak pernah mengungkit-ungkit serta meminta kembali," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, perjuangan untuk penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan rangkaian sejarah bangsa ini.
"Penentuan gubernur melalui mekanisme penetapan merupakan hak politik Sultan sesuai amanat 5 September 1945, dan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari sejarah, kontrak pemerintahan serta kepala daerah," tandasnya.[

Permudah Akses bagi Rakyat yang Ingin Salurkan Aspirasi

Wakil rakyat harus membuka semua akses bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI M Jafar Hafsah.
"Seluruh alat komunikasi diperlukan untuk mudah diakses rakyat. Kalau fraksi dan partai lengkap, ada Departemen Komunikasi Fraksi," kata Jafar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/5).
Jafar mengaku bahwa dirinya tidak selalu hapal langsung tentang email-email yang dimilikinya. "Cuma saya selalu buka dan kasih kepada semua. Ada email pribadi, fraksi juga ada. Orang bisa kirim ke sana, tulisan saya juga di situ," ujar anggota DPR Dapil Sulawesi Selatan II ini.
Isu kepemilikan email anggota DPR maupun Komisi-komisi di DPR ini menghangat terkait pemberitaan peristiwa di KJRI Melbourne, pada Rabu 27 April malam waktu setempat. Setelah Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding, yang memimpin studi banding RUU Fakir Miskin, membuka diskusi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) setempat, akhirnya sampai kepada sesi tanya jawab. Seorang pelajar meminta alamat email para anggota Dewan. Salah seorang anggota DPR pun menjawab, kepada para pelajar akan diberi alamat email Komisi VIII.
Ada juga celetukan yang meminta agar tiap anggota Dewan memberi alamat email masing-masing. Namun, anggota Komisi VIII sepertinya sudah sepakat. Lalu, diberilah alamat email yang ternyata ketika dicek, alamat email itu tidak ditemukan

Uhuy! Komisi X DPR Wisata ke Stadion Real Madrid dan Barcelona

Mumpung studi banding ke Spanyol, Komisi X DPR pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunjungi klub Real Madrid dan Barcelona. Rombongan wakil rakyat itu beramai-ramai melihat stadion megah milik 2 klub raksasa Eropa tersebut.
"Tim-tim di Spanyol juga kuat, makanya kita ke Barcelona dan Real Madrid yang kota wisata terbesar di sana. Kita ke Stadion Santiago Bernabeu milik Real Madrid dan Stadion Camp Nou milik Barcelona," kata Wakil Ketua Komisi X Rully Chaerul Azwar saat dikonfirmasi, Kamis (5/5/2011).
Rully menjelaskan, Komisi X yang membidangi olahraga ini juga belajar bagaimana cara Spanyol bisa menarik minat wisatawan. "Karena ada wisatawan 70 juta setiap tahun, itu lebih banyak dari warga Spanyol yang hanya berjumlah 40 juta. Sangat menarik," terangnya.
Rully menambahkan, olahraga di Spanyol prestasinya luar biasa. Utamanya prestasi sepakbola, Spanyol menjadi juara piala dunia.
"Di spanyol olahraga seperti industri dan tidak dikelola pemerintah. Sehingga klub-klub maju. Sehingga klub dapat menunjukkan prestasi," jelasnya.
Komisi X berharap, klub-klub sepakbola di Indonesia juga pandai memanfaatkan stadion sebagai objek wisata. Bisa dibayangkan, stadion dikelola sebagai tempat pariwisata.
"Ya kita ingin PSSI ini maju tidak terus berpolemik. Kita ingin pesepakbolaan tanah air kita maju. Jadi kita sedang menyusun laporannya, mudah-mudahan kita dapat segera selesaikan dan dapat mendorong peningkatkan mutu olahraga dan pariwisata nasional," tutur Rully.