Traffic

CPX

PTP

DOWNLOAD KOLEKSI FILM KAMI

Saturday, February 13, 2010

Munas Pertama Tanpa Kejutan

Oleh: Rovy Giovanie
Kejutan yang semula diperkirakan terjadi pada Munas Partai Hanura di Surabaya, 5-7 Februari 2010, ternyata tak menjadi kenyataan. Mampukah partai pimpinan Wiranto ini lolos Pemilu 2014? Perkelahian massal nyaris saja terjadi di arena Munas I Partai Hanura di Hotel Shangri La Surabaya, Senin (6/2) malam. Aksi saling jotos ini terjadi dalam sidang komisi yang membahas AD/ART partai yang dipimpin Suaidi Marasabessy.
Pemicunya adalah rencana revisi AD/ART Bab 10 pasal 32 huruf (m) yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pihak DPC ngotot agar pengajuan dilakukan tanpa melibatkan DPD maupun DPP. Namun, usulan ini langsung dimentahkan sang pimpinan sidang tanpa alasan jelas. Tentu saja para pimpinan DPC naik darah, dan meminta pimpinan sidang turun dari kursi pimpinan.
Ketua DPP, AS Hikam, sempat berusaha melerai dengan menawarkan solusi, namun gagal. Karena tak kunjung mencapai kata sepakat, maka sidang memutuskan untuk memilih empat wakil DPC dan seorang dari DPP untuk melakukan konsultasi dengan Ketua Umum, Wiranto.
Tapi sayang, kesepakatan ini rupanya tak dijalankan dengan baik oleh panitia. Pihak DPP rupanya diam-diam mengganti delegasi DPC yang hendak bertemu dengan Wiranto itu dengan orang yang sepaham dengan DPP. Karena ketika wakil sah yang ditunjuk oleh sidang itu hendak memasuki ruangan Wiranto ternyata sudah ada wakil DPC yang lebih dulu menghadap sang ikon Hanura itu.
Walhasil, keinginan DPC mandiri dalam penetapan calon kepala daerah pun mentok, karena Wiranto rupanya tetap menghendaki keterlibatan DPD dan DPP. “Maksudnya supaya rantai daerah dan pusat itu tidak terputus,” kilah AS Hikam.
Perihal calon kepala daerah memang kerap menjadi masalah. DPP kerap kali menjegal calon yang diusulkan dari bawah ketika sang calon itu dirasa tak sesuai dengan keinginan elit DPP. Tindakan ini kerap menimbulkan konflik internal partai. Kasus terakhir adalah kemarahan dan demo besar-besaran yang dilakukan kader PDIP di Tabanan Bali lantaran calon bupati yang mendapatkan dukungan dari bawah ternyata dianulir oleh pimpinan DPP.
Namun, Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura, Bambang W Soeharto optimis kasus semacam ini tak akan terjadi di partainya. Alasannya semua proses telah dilakukan dengan cara yang demokratis. “Ini namanya dinamika dalam demokrasi,” ujarnya.
Di luar kasus diatas, Munas Hanura kali ini berlangsung datar-datar saja. Tak terkecuali dalam pemilihan ketua umum. Munas yang diikuti 33 DPD dan 407 DPC ini secara aklamasi menetapkan kembali Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai ketua umum. Menurut Ketua DPP, Elza Syarief, Wiranto masih dibutuhkan utnuk mempersatukan partai. “Partai ini baru berusia tiga tahun. Kalau diibaratkan dengan benih, ia baru bertumbuh, daunnya masih muda, batangnya belum kuat, dan akarnya belum dalam. Oleh sebab itu dibutuhkan figur seperti Wiranto sebagai the strong leader”, ujarnya kepada Mimbar Politik.
Kondisi ini meleset dari dugaan publik yang semula memperkirakan tampilnya sosok baru seperti Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan mantan Ketua Dewan Pembina Golkar, Surya Paloh. Kalaupun ada yang dianggap kejutan adalah masuknya politisi muda Golkar, Yuddy Chrisnandy, yang sebenarnya sudah lama menjadi pemberitaan di media massa. Selain itu muncul figur-figur muda diantaranya Dossy Iskandar yang semula menjabat Ketua DPD Jawa Timur kini dipercaya menjadi Sekjen mendampingi Wiranto. Dossy menyisihkan 3 orang kandidat lainnya, yaitu wakil sekjen demisioner Saleh Husein dan Dhanny Tharhansyah dan sekjen demisioner Yus Usman.
Dalam Munas kali ini, Yuddy dipercaya untuk menjadi ketua bidang pemenangan pemilu. "Tugas baru ini adalah tugas yang berat karena saya harus memperluas konstituen di partai yang baru ini," kata Yuddy.
Mantan calon ketua umum DPP Golkar yang tak mendapat dukungan dalam Munas Golkar di Pekanbaru – Riau, beberapa waktu lalu, itu yakin bahwa sejumlah kader Golkar lainnya bakal mengikuti jejaknya merapat ke Hanura. “Saya tidak mengajaknya, tapi kader itu akan ikut pindah bersama saya," kata nya tanpa menyebut siapa yang dimaksudkan.
Yang pasti, Bambang W Soeharto berkeyakinan Yuddy mampu membesarkan Hanura dalam menyongsong Pemilu 2014 mendatang. Apalagi, menurutnya, Yuddy memiliki jaringan luas di kalangan permuda yang diperkirakan bakal menjadi pemlih potensial pada Pemilu mendatang.
Namun, banyak kalangan pesimis akan kemampuan Yuddy membesarkan Hanura. Pengamat politik LIPI, Lili Romli, Yuddy tidak memiliki basis dukungan yang kuat. "Kalau dilihat dari gagasanya iya oke. Tapi dia (Yuddy) punya basis atau tidak?" ujarnya.
Rekan seperjuangan Yuddy di Golkar, Indra J Pilliang juga tak melihat sesuatu yang istimewa dibalik masuknya Yuddy ke Hanura. Apalagi gerbong yang bakal diusung Yuddy juga tidak jelas. Sementara tokoh-tokoh seperty Tommy Soeharto dan Surya Paloh kemungkinan besar juga batal merapat ke Hanura setelah kursi ketua umu telah diduduki kembali Wiranto.
Sementara persaingan dalam Pemilu mendatang dipastikan bakal jauh lebih ketat. Terobosan lebih hebat tengah dilakukan parpol-parpol lain, baik parpol papan atas seperti Demokrat, Golkar dan PDIP. Begitu pun dengan parpol papan tengah seperti KPS, PPP, PAN dan PKB. PAN, misalnya, kini menggandengn sejumlah tokoh potensial seperti Eros Djarot, Hely Yahya, dan Bima Arya Sugiarto. Begitu juga dengan parpol papan bawah yang selevel dengan Hanura, yakni Gerindra, dipastikan bakal melakukan berbagai terobosan menjelang kongres dua tahun lagi.
Tak salah kalau banyak pakar politik yang mengkhawatirkan Hanura gagal memenuhi parliamentary threshold (PT) pada Pemilu mendatang bila sosok Wiranto masih menjabat. Apalagi bila persyaratan PT dinaikkan dari 2,5 persen saat ini menjadi 5 persen. “Terlalu berat bagi Wiranto untuk bisa mengangkat perolehan suara pada Pemilu 2014. Masa Wiranto sudah lewat,” kata pakar politik LSI, Burhanuddin Muhtadi kepada Mimbar Politik.
Tak salah bila ada yang mengatakan bahwa munas Hanura mengalami antiklimaks. Tapi perjalanan menuju 2014 masih cukup panjang. Banyak hal yang bisa terjadi dalam rentang waktu hingga menuju pelaksanaan Pemilu.