Oleh: Rovy Giovanie
Seperti telah diduga, PPP merasa nyaman berkoalisi dengan pemerintah. Mukernas PPP, pekan lalu, bahkan mendorong Demokrat menertibkan etika diantara parpol angota koalisi sesuai isi kontrak politik.
Wacana percepatan muktamar dan penonaktifan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) yang sempat dihembuskan sejumlah politisi PPP akhirnya kandas. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Medan, 29-31 Januari 2009, justru memperkokoh posisi politik Menteri Agama (Menag) itu.
Beberapa poin dari 13 poin hasil Mukernas secara jelas dan tandas mendukung pilihan politik sang ketua umum yang sejak awal memilih untuk berkoalisi dengan pemerintah. Dalam poin kedua belas, partai berlambang ka’bah ini meminta agar pemimpin koalisi (Demokrat) dapat mendudukkan posisinya sesuai dengan nota kesepahaman koalisi, yaitu dengan membangun manajemen koalisi yang efektif, meneguhkan etika di antara anggota koalisi, dan meletakkan kebenaran dalam prinsip-prinsip kebijakan yang dijalankan oleh koalisi.
Sebelumnya sempat berhembus kabar bahwa sejumlah elit dan DPW PPP menghendaki dilakukannya evaluasi koalisi dan kepemimpinan SDA dalam forum Mukernas itu. Sejumlah elit PPP yang berseberangan dengan SDA kabarnya mendorong sejumlah peserta muktamar agar menyuarakan hal ini. Benar memang, pada hari kedua pelaksanaan muktamar, DPW Nusa Tenggara Timur (NTT) memang menuntut agar dilakukan percepatan muktamar. Alasannya, muktamar 2012 dianggap terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2014. Namun, usulan itu tak mendapat dukungan, sehingga diabaikan forum.
Dalam poin lainnya, PPP juga mengapresiasi pemerintahan SBY-Boediono yang dianggap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 % pada 2009. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Namun PPP menganggap prestasi tersebut belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran,menumbuhkan daya beli, dan meningkatkan daya saing pengusaha nasional. “Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih menyeluruh, terarah, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga perbankan guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta taraf hidup masyarakat,” demikian PPP.
Lantas bagaimana dengan sikapnya terhadap skandal Bank Century? Sikap PPP juga tak jauh beda dengan pimpinan koalisi. Meski partai ini melihat adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses merger, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century, namun PPP tak bersikap frontal. PPP hanya mendesak Pansus Century segera menuntaskan seluruh agenda pemeriksaan dengan segera dan menghasilkan keputusan secepatnya, mengingat masa kerja pansus akan berakhir sekitar 20 hari lagi. "Partai juga mendesak KPK, kepolisian dan pihak kejaksaan, segera memproses secara hukum para pelaku yang terindikasi melakukan penyimpangan penggunaan dana FPJP dan PMS kepada Bank Century, tanpa terkecuali," tegas SDA.
Selain beberapa hal diatas, Mukernas PPP menyoroti berbagai persoalan lainnya, mulai dari agama, pendidikan, Pilkada dan sebagainya. Namun, secara garis besar, partai yang selama ini dikenal sebagai salah satu ‘anak manis’ dalam koalisi –bersama PAN dan PPP— ini sedikit pun menampakkan keraguan, apalagi penyesalan, dengan pilihannya berkoalisi dengan pemerintahan SBY-Boediono.
