PENYIAPAN PENYULUH PERIKANAN YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL BALAI DIKLAT PERIKANAN AERTEMBAGA LAKSANAKAN

Penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang kelautan perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam rangka reformasi penyuluhan perikanan ini, komponen yang paling strategis adalah penataan dan pengembangan Jabatan fungsional penyuluh perikanan dengan merujuk kepada UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 21 butir 1 pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan dan Permen PAN No : PER/19/M.PAN/10/2008. Dalam mengimplementasikan semangat undang-undang tersebut diperlukan standar kompetensi yang dapat mencerminkan keprofesian seorang penyuluh perikanan dan profesionalisme seorang penyuluh perikanan akan diuji sesuai tingkatannya.

sumber : http://www.puslat.kkp.go.id/index.php?p=berita&sp=detil-berita&id-berita=34

KKP Gelar Apel Siaga Penyuluh Perikanan

Penyuluhan merupakan bagian penting dalam mendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan. Untuk merealisasikan kebijakan ini, sebanyak 8 ribu penyuluh telah disiapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo hari ini (6/2) memimpin pelaksanaan apel siaga di Kantor KKP, Jakarta Pusat. Berbeda dengan kegiatan apel siaga sebelumnya,  apel siaga kali ini digelar pula gelar materi penyuluhan. Dalam sambutannya, Sharif menyebut bahwa penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat agar tahu, mau dan mampu, serta cakap melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. "Proses perbaikan tersebut, tidak mungkin dilaksanakan, jika seluruh pemangku kepentingan tidak berupaya untuk memperbaiki diri, memahami fakta, memahami kebutuhan, memahami permasalahan, serta melakukan aksi untuk kemanfaatan dan kemaslahatan semua pihak," ujarnya.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/296148/kkp-gelar-apel-siaga-penyuluh-perikanan

Penyuluh Perikanan Dalam Industrialisasi Berbasis Perikanan Budidaya

BPSDM KP akan meningkatkan ketrampilan dan kemampuan dalam berwirausaha bagi 12 ribu orang nelayan pembudidaya dan pengolah ikan. Adapun untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, KKP sudah menyiapkan 8 ribu tenaga penyuluh sedangkan di tahun 2013 akan ditingkatkan menjadi 12 ribu dan pada 2015 nanti menjadi 15 ribu penyuluh, melalui peran penyuluh maka dapat melakukan bimbingan dan pendampingan bagi pelaku utama hingga ke pelosok daerah. Kegiatan ini salah satunya dilakukan untuk mendukung Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/300089/sdm-dan-iptek-kunci-sukses-industrialisasi-berbasis-perikanan-budidaya

PENGELOLAAN AIR DAN SANITASI - POMPA BAMBU

Di daerah pedesaan sebagian besar cara pengambilan air terdiri dari sumur masih menggunakan timba. Hal ini kurang menguntungkan bila dihitung dari segi waktu dan tenaga yang dipakai untuk menimba air.

Selengkapnya

Tolak PT Tinggi, PPP Usulkan Penyederhanaan Fraksi

Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap menolak usulan untuk pemberlakukan parliamentary threshold (PT) sebesar 5% dan bersikukuh angka 3% sudah ideal.

Penyederhanaan sebaiknya dilakukan melalui penyederhanaan fraksi dengan memperketat syarat pembentukan fraksi. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Chosin Chumaidy di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/6).

Menurut Chosin, yang perlu pembenahan yakni efektifitas kinerja dan pengambilan keputusan di parlemen. Ia menjelaskan, selama ini parlemen kesulitan kurang efektif bekerja karena banyaknya fraksi dan ketimpangan jumlah anggota tiap fraksi.

“Yang terjadi kan di parlemen. Ada fraksi yang anggotanya gak sampe 20 orang. Ini yang membuat kesulitan. Padahal, alat kelengkapan DPR lebih dari itu. Sehingga ketika fraksi tidak ada wakilnya dalam alat kelengkapan, tentu akan terhambat kinerja di alat kelengkapan tersebut,” ujar Chosin.

Chosin menegaskan, sebaiknya penyederhanaan fraksi yang lebih difokuskan. Artinya, tidak semua parpol yang masuk di parlemen bisa membentuk fraksi sendiri. Ia mengatakan, penyederhanaan itu bisa dilakukan dengan memperketat syarat dalam pembentukan fraksi, misalnya memiliki minimal 100 kursi.

Polri Plin-Plan Sikapi Pengaduan MK

Jakarta: Setelah sebelumnya Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan tidak membutuhkan laporan resmi dalam penyelidikan kasus pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Andi Nurpati, kali ini Mabes Polri melontarkan pernyataan berbeda.

Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menyatakan polisi bersikukuh membutuhkan laporan resmi dari MK untuk mempermudah proses penyelidikan. "Tidak serta-merta hanya laporan saja, harus ada laporan resmi. (Sebab) dari pihak pelapor harus membuat laporan resmi," ujar Ito, di Jakarta, Rabu (22/6).

Ito menambahkan laporan polisi tersebut sifatnya harus tertulis, bukan sekadar aduan secara lisan. Pada 12 Februari 2010, panitera MK Zaenal Arifin Hoesein menyerahkan surat MK perihal pengaduan surat kepada Bareskrim Polri. Namun, Zaenal tidak datang lagi untuk melaporkan secara resmi sebagaimana yang telah dijanjikan.

"Kalau hanya surat saja tidak cukup,"tambah Ito.

Pernyataan berbeda pernah dilontarkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Meski MK hanya memberikan hanya surat dan bersifat informasi, Timur berjanji untuk tetap menyelidiki kasus ini. “Kita terus melakukan penyelidikan,” ujar Timur beberapa waktu lalu.

Nurpati Akui Intens Bertemu Arsyad & Hasan

Jakarta: Dalam keterangan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Jenaderi M Gaffar dihadapan Panja Mafia Pemilu DPR, nama Hakim Arsyad Sanusi disebut-sebut terlibat.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengakui kenal dengan hakim konstitusi yang telah mengundurkan diri itu. "Pak Arsyad kita kenal, saya kenal biasa," kata Andi Nurpati saat dihubungi wartawan, Rabu (22/6/2011).

Selain itu, nurpati mengaku mengenal Masyhuri Hasan, juru panggil MK yang diperbantukan sebagai panitera pengganti. Kini, dia diketahui telah menjadi hakim di Papua. "Hasan (Masyhuri Hasan) kenal di MK. Karena saya memang intens dengan MK," akuinya.

Lebih lanjut, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat ini mengatakan, sering dan intens ke MK tidak sendirian. Dia biasa bersama dengan komisioner KPU yang lainnya, I Gusti Putu Arta. "Pak Putu dengan saya yang intens datang ke MK," lanjutnya.

Terkait sosok putri hakim Arsyad, yaitu Nesyawati atau Nesya yang turut disebut-sebut menelepon panitera MK untuk ke rumah Hakim Arsyad di bilangan Kemayoran Jakarta Pusat, Nurpati mengaku tidak kenal. "Tapi kalau Nesya, saya malah baru dengar dari media," katanya.