oleh: Rovy Giovanie
Meski terkesan pasif dalam kerja Pansus Century selama ini, namun Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sejak awal sudah menunjukkan sikap berseberangan dengan Demokrat. Apalagi posisinya sebagai partai non koalisi, pandangan Gerindra lebih dekat dengan PDIP yang menolak bailout Century dengan semua proses yang mengikutinya. Gerindra berpandangan bailout Century dilakukan tanpa dasar hukum. "Karena perppu JPSK sudah ditolak oleh DPR," kata anggota pansus Century dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani membacakan pandangan awal fraksinya dalam rapat pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/).
Bank Century, menurut Gerindra, sudah gagal sejak sebelum dimerger. Namun yang mencurigakan bahwa BI bersama Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tetap menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan menggunakan data yang kurang valid. "Tidak ada sistem valid yang digunakan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," papar Muzani.
Oleh karena itu, menurut Gerindra, Penyertaan Modal Sementara tidak dibenarkan. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek juga tidak bisa diberikan karena kondisi Bank Century (BC) yang rasio kecukupan modal (CAR) minus. "Penyaluran PMS tidak sesuai karena BC tidak dalam posisi mendesak. FPJP tidak dibenarkan karena Bank Century dalam posisi CAR minus, dimana syarat harus CAR plus," tutupnya.
