oleh: Rovy Giovanie
Selama ini, Partai Hanura telah menunjukkan sikap kritisnya. Bahkan partai pimpinan Wiranto ini cukup aktif mewacanakan keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani dalam skandal Bank Century. Dalam pandangan sementara yang dicakan anggota Pansus Akbar Faisal, Senin (6/2), Fraksi Hanura menyatakan sejumlah pejabat harus bertanggung jawab dalam kasus Bank Century.
Hanura menemukan 62 dugaan penyimpangan. Diantaranya 16 penyimpangan pada akuisisi, merger, dan operasional Bank CIC, salah satu bank yang dimerger menjadi Bank Century; 25 penyimpangan terjadi pada proses pasca merger, delapan penyimpangan pada saat pemberian FPJP kepada Century; dan 15 dugaan penyimpangan pada tahap penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Fraksi Hanura menilai pemberian FPJP pada Bank Century melawan hukum. Selain itu, FPJP itu dianggap hanya menguntungkan orang-orang tertentu. "Yang dilakukan dengan memanipulasi dan tidak berasaskan pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dapat dikategorikan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Bank Indonesia," ujarnya.
Kerugian itu, kata dia, tampak saat Rp 1 triliun FPJP digunakan untuk mengganti dana operasional Bank CIC, salah satu bank yang dimerger jadi Bank Century. "Gubernur BI juga sudah menyatakan bank ini adalah bank gagal yang berdampak sistemik. Sejatinya hal ini tidaklah berdampak sistemik," kata dia.
Hanura pun kemudian merunut pejabat-pejabat yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, termasuk diantaranya mantan Gunernur BI Boediono dan mantan ketua KKSK Sri Mulyani Indrawati.
