oleh: Rovy Giovanie
Mengusung nama dan identitas warna nyaris sama dengan Partai Demokrat, Surya Paloh mendeklarasikan Nasionalis Demokrat. Apa sebenarnya yang hendak diraih tokoh Golkar yang terdepak itu?
Belasan ribu massa memadati Istora Senayan Jakarta, Senin (1/2) lalu. Mengenakan kaos warna biru, massa yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga ibu rumah tangga itu mengibar-ngibarkan tanda gambar logo Nasional Demokrat yang telah disediakan panitia. Entah mengerti apa tidak dengan yang dilakukan, yang pasti massa terlihat gembira menghadiri perhelatan deklarasi ormas bentukan mantan Ketua Dewan Pembina Golkar, Surya Paloh, itu.
Senyum sang tuan rumah pun tak henti-hentinya mengembang. Maklum nyaris semua tokoh nasional yang diundang bisa hadir, diantaranya para mantan lawan politik SBY dalam Pilpres 2009 lalu, yakni Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla dan Wiranto. Hanya Prabowo yang tak menampakkan diri. Para tokoh ‘utama’ itu menempati kursi bersebelahan dengan sang insiator Nasional Demokrat, selain Surya Paloh adalah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Puluhan politisi papan atas negeri ini juga hadir. Surya Paloh memang mengundang para pimpinan seluruh parpol papan atas, tak terkecuali Partai Demokrat dan anggota koalisi pendukung pemerintah. Begitu pun dengan para elit penguasa Golkar yang menjungkalkannya dalam Munas di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu, juga memenuhi undangan, diantaranya adalah Akbar Tandjung yang kini menempati kursi yang dulunya diduduki bos Media Group itu di DPP Golkar.
Sedangkan dari parpol non pemerintah jelas hadir, baik dari PDIP, Gerindra maupun Hanura. Sebut saja diantaranya Taufik Kiemas, Pramono Anung, dan banyak lagi lainnya. Tak sedikit juga diantara politisi Senayan yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah ikut tergabung sebagai deklarator organisasi masyarakat (ormas) ini, seperti Budiman Sujatmiko (PDIP) dan Akbar Faisal (Hanura).
Entah kebetulan atau tidak, nyaris seluruh dari 45 deklarator Nasional Demokrat memang merupakan para tokoh dan politisi yang selama ini dikenal berseberangan dengan pemerintah. Dalam kelompok tokoh nasional terdapat nama Syafi’i Maarif (mantan Ketua PP Muhammadiyah), Khofifah Indar Parawansa (mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan), dan beberapa lainnya. Sedangkan dari kalangan politisi ada nama-nama anggota Dewan dari Golkar yang terdepak dari kepengurusan partai dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical), seperti Jeffry Geovanie, Poempida Hidayatulloh, Ferry Mursyidan Baldan, dan lainnya. Begitu pula dengan para pakar yang turut menjadi deklarator, mereka adalah para ‘vokalis’ terhadap pemerintah, seperti Eep Saefulloh Fatah, Martin Manurung, Didik J Rachbini dan beberapa lainnya.
Tak salah bila sejumlah pengamat menduga bahwa Nasional Demokrat sengaja disetting sebagai media untuk ‘menggarap’ pangsa pasar Demokrat dan Golkar. Apalagi bila melihat logonya yang memadukan warna biru dan kuning, sangat jelas mengarah pada dua parpol yang sempat memberi pengalaman tak menyenangkan buat Surya Paloh dan Sultan HBX.
Pakar politik dari Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, sependapat. Burhan bahkan melihat ormas ‘mewah’ ini sengaja dibentuk Paloh sebagai eksperimen politik pasca kegagalannya dalam Munas Golkar yang lalu. "Sengaja Surya memformat sebagai ormas dulu untuk mengetes pasar (testing the water). Jika ijtihad politiknya berhasil, maka Nasional Demokrat bisa saja bermutasi sebagai parpol," kata Burhan.
Pengamat politik muda ini juga melihat Paloh ingin menyasar pangsa pasar Golkar dan Demokrat. “Para deklaratornya didominasi tokoh Golkar dan tokoh yang selama ini terlihat dekat dengan Demokrat meski juga ada yang merah seperti Budiman Sudjatmiko,” ujarnya.
Tentu saja dugaan ini dibantah. Paloh menegaskan bahwa Nasional Demokrat bukan bertujuan menjadi partai politik, melainkan gerakan untuk perubahan. "Kami tidak pernah pikirkan untuk menjadi parpol. Karena bukan itu tujuannya," ujarnya.
Namun sumber Mimbar Politik di lingkaran dalam Nasional Demokrat mengakui, bahwa tujuan utama pembentukan ormas ini memang mengarah pada partai politik menyambut Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014 nanti. Bahkan struktur kepengurusan dan anggaran dasar bak partai pun sudah disiapkan. Adalah Surya Paloh dan Sultan HBX sebagai inisiator yang akan menyusunnya.
Jika begitu arahnya, Burhanuddin Muhtadi menyarankan agar Paloh mampu melahirkan tokoh-tokoh alternatif yang bisa diterima publik secara nasional. "Sejarah elektoral Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada partai baru yang mampu membuat kejutan jika tidak punya elit yang punya personal appeal yang kuat seperti kasus partai Demokrat dengan SBY-nya," kata Burhan.
Apakah keberadaan Sultan HBX sebagai inisiastor Nasional Demokrat itu nantinya yang bakal dimunculkan sebagai personal appeal? Ataukah Paloh sendiri merasa mampu menjadi pendulang suara laiknya SBY?
Barangkali karena samarnya arah yang hendak dituju, para petinggi Golkar dan Demokrat menanggapinya dingin. “Golkar di bawah Pak Ical selalu merespon positif. Nggak masalah, semua kan bebas dalam demokrasi," kata Sekjen DPP Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).
Menurut politisi yang menjadi ketua Pansus Century ini, Golkar selalu mengakomodir semua kelompok dan kekuatan masyarakat. Namun, jika ada yang ingin memisahkan diri, Golkar tidak bisa menghalanginya. "Kita, Golkar selalu mengakomodir. Golkar tidak pernah pecah. (Paloh deklarasi ND) itu tidak pecah, karena Golkar memang kumpulan berbagai eleman masyarakat. Itu dinamika Partai Golkar," kilahnya.
Senada dengan Idrus, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tak mau berprasangka buruk. Tetapi politisi muda berbakat ini secara halus menyindir penggunaan warna yang sama dengan partainya. “Rupanya Surya Paloh mulai suka biru. Juga suka nama Demokrat,” sindirnya.
Lain halnya dengan parpol non pemerintah, justru antusias mendukung Paloh. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, misalnya, menganggap Nasional Demokrat searah dengan perjuangan parpol mereka.
Wajar kedua pimpinan parpol itu sepaham. Paloh memang berpeluang besar ‘berkoalisi’ dengan PDIP maupun Hanura. Apalagi bos Media Group itu sempat dikabarkan gabung dengan Hanura. Sedangkan sebelumnya, Paloh juga dikenal sebagai tokoh yang paling getol berusaha ‘mengawinkan’ Golkar dengan PDIP.
Yang pasti, bila menengok beranda website Nasional Demokrat, tampilan pertama yang menyapa adalah tohokan terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Grafik peningakatan index persepsi korupsi menjadi banner, plus artikel berjudul ‘Negara Tanpa Tanggung Jawab’ yang mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam skandal Bank Century.
