Oleh: Rovy Giovanie
Kengototan sejumlah anggota Pansus Angket Century untuk menyeret nama Presiden akhirnya mengundang reaksi Partai Demokrat. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menuding Pansus berusaha menjatuhkan Presiden.
"Sadar atau tidak pansus Century sedang dalam proses mendelegitimasi pemerintah yang sah hasil pemilu oleh rakyat," kata Hayono Isman melalui pesan singkat yang diterima, Sabtu (16/1).
Menurut dia, kesan kuat itu didapat dari pernyataan sebagian besar anggota pansus yang membenarkan pernyataan JK yang menyebutkan bahwa tidak ada krisis keuangan, dan krisis hanyalah ilusi. "AS saja butuh US 700 miliar untuk atasi krisis tersebut. Jadi ada upaya pembodohan publik oleh pansus," tambahnya.
Kesan serupa juga ditangkap ekonom senior, Christianto Wibisono. Pakar ekonomi yang lama bermukim di Amerika Serikat ini malah langsung menuding parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 berada dibalik aksi menjatuhkan SBY melalui skandal Bank Century. "Mereka ingin merebut kekuasaan, tidak melalui pemilu," kata Christianto usai diskusi di Jakarta, Sabtu (16/1).
Tudingan Christianto ini berdasarkan fakta pembentukan opini yang dilakukan secara sistematis untuk mengarahkan pendapat public kea rah impeachment terhadap kepala negara. "Kalau impeachment di tingkat Boediono, maka bisa dilakukan melalui mekanisme sidang MPR. Ini pun akhirnya bisa dibajak oleh MPR," katanya. Mantan Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) ini menganggap Sri Mulyani dan Boediono yang tengah dibidik Pansus saat ini hanyalah sasaran antara. “Sasaran sebenarnya ya SBY sendiri," kata Christianto.
Dewan Ketahanan Nasional (DKN) juga menangkap adanya gelagat politik yang tak sehat di balik upaya pengusutan skandal Bank Century. Karenanya, Sekjen DKN Letjen TNI Bambang Darmono meminta agar upaya pemakzulan Presiden segera dihentikan. "Upaya pemakzulan presiden dan wakilnya harus dihentikan oleh anggota Hak Angket Bank Century yang berasal dari koalisi partai pendukung pemerintah," ujar Bambang dalam rilisnya kepada Mimbar Politik, Senin (18/1).
Ekonom yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap pemerintah, Ichsanuddin Noorsy, juga menganggap upaya Pansus meminta pertanggungjawaban sebagai tindakan berlebihan. "Jika Presiden mengambil alih, itu terlalu hiperbolik dan dilebih-lebihkan," kata Ichsanuddin usai acara Forum Ekonomi Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/1).
Semestinya, menurut Noorsy, pertanggungjawaban Bank Century dihibahkan kepada perorangan yang terkait. Pasalnya, masalah utama kasus tersebut adalah bisa dibuka atau tidaknya aliran dana bank. Kalaupun memaksakan diri untuk mengaitkan dengan SBY juga sulit terlaksana. "Pada perspektif membuka aliran dana, sulit untuk menuntut SBY bertanggung jawab," tuturnya.
Lain halnya dalam perspektif negara. Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, malah memandang Presiden tidak bisa melepaskan diri dari skandal Bank Century. "Karena dalam UUD sudah jelas bahwa Menteri adalah pembantu Presiden, bekerja untuk dan atas nama Presiden (SBY)," ujarnya di Jakarta, Minggu (17/1).
Apalagi bila dirunut pangkal persoalan skandal aliran dana Bank Century ini, yakni berangkat dari KSSK. Irman melihat KSSK sebagai epicentrum atau pusat dalam masalah tersebut. "Maka otomatis penanggungjawabnya memang dua yakni tak lain adalah Presiden dan Gubernur Bank Indonesia saat itu," ungkapnya. Ini berarti arahnya langsung menohok kea rah pasangan SBY dan Boediono. Ketika skandal Bank Century terjadi, SBY menjabat sebagai presiden dalam periode pertama pemerintahannya, sedangkan Boediono adalah Gubernur Bank Indonesia kala itu.
Sumber Mimbar Politik mengungkapkan bahwa para lawan politik SBY yang ngotot melakukan pemakzulan itu berkeyakinan bahwa pemilihan Boediono sebagai Cawapres dalam Pilpres 2009 lalu tak lepas dari peran mantan Gubernur Bank Indonesia itu dalam memperlancar aliran dana skandal Bank Century untuk biaya kampanye. Isu inilah yang konon mempersatukan kelompok sakit hati SBY untuk melakukan perlawanan, meskipun tingkat kebenarannya juga masih diragukan.
