Oleh: Rovy Giovanie
Kompak menyanggah. Itulah yang dilakukan para lawan politik kubu Demokrat di Pansus Angket Century terhadap tudingan melakukan bargaining politik dengan Presiden SBY.
Adalah Golkar yang paling lantang membantah. Seolah kebakaran jenggot, para petinggi partai beringin ini rame-rame mementahkan tudingan mengincar posisi wapres dan Menkeu. “Tidak benar Golkar ingin memakzulkan Boediono. Dari laporan yang saya terima, sampai detik ini belum ada fakta-fakta yang dapat membenarkan pemahzulan terhadap Boediono," kata Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, pekan lalu.
Wakil ketua umumnya, Agung Laksono kian menegaskan, tidak ada dasar hukum maupun politik yang memungkin partainya melakukan tindakan pemakzulan Boediono. “Apalagi sebagai mitra koalisi tidak ada keinginan untuk melakukan itu," ujarnya di Bali, Minggu (31/1).
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Setia Novanto, pun menjamin komitmen partainya untuk mengungkap kebenaran dalam Pansus Century. Kesimpulan akhir Pansus Century, katanya, bebas dari tukar guling kasus ataupun deal-deal politik yang mencedrai rasa keadilan rakyat. ”Pansus ini jadi taruhan partai-partai politik pada 2014. Oleh karena itu Golkar tidak mau berjudi dengan tukar guling kasus ataupu jabatan,” sergahnya.
Sanggahan tak kalah lantang keluar dari PKS. Seperti halnya para politisi Golkar, Wakil Ketua Pansus dari PKS, Mahfud Siddiq, menjamin partainya berada pada jalur yang benar. “Kita bekerja fokus saja, bahkan kita mendorong betul agar proses penyelesaiain hukum yang sedang ditangani KPK ini juga bisa berjalan secara sinergis,” ujarnya kepada Mimbar Politik.
Ia tak membantah bahwa sikap kritis PKS selama ini memang dicurigai sebagian kalangan sebagai cara untuk menaikkan posisi tawar. “Kalau orang menafsirkan macam-macam silahkan saja. Yang jelas pertama, bagi kami pansus ini bekerja atas landasan audit BPK, sebuah lembaga auditor negara yang tertinggi dan official resmi. Dan yang kedua, PKS juga mendorong agar proses hukum yang sedang berjalan ini bisa dituntaskan lebih cepat, sehingga ada fakta-fakta hukum yang mengikat.,” tuturnya.
Begitu juga dengan PDIP. Partai nonkoalisi terbesar ini tegas-tegas membantah mengincar kursi menteri di kabinet SBY. Kalaupun ada politisi PDIP menyuarakan saran agar Presiden melakukan reshuffle, itu dianggap sebagai tugas partai oposisi mengoreksi pemerintah. Menurut Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, partainya akan tetap berada di luar pemerintah. “Sesuai dengan arahan Ibu (Mega), sikap PDIP tidak berubah,” jelas Pramono.
Entah sungguh-sungguh ataukah tidak, bantahan para petinggi parpol itu tak diyakini pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Menurutnya, tawar-menawar dalam politik adalah hal biasa. Begitupun dengan sanggahan-sanggahan semacam disampaikan para politisi. “Partai politik mencari posisi tawar untuk mendapatkan kekuasaan (jabatan), karena partai itu identik dengan kekuasaan,” ujarnya.
Bisa saja para ‘musuh’ Demokrat di Pansus memang tak melakukan pemakzulan terhadap Boediono ataupun Sri Mulyani. Karena untuk mendapatkan kursi empuk kekuasaan itu memang tak harus melalui pemakzulan, melainkan justru lebih mudah dengan cara ‘pemaksaan’ penguduran diri terhadap mantan Gubernur BI dan Menkeu itu.
