Oleh: Rovy Giovanie
Kampanye pemilu satu putaran membuat pusing para lawan politik pasangan SBY-Boediono. Mereka rupanya kurang pede akan kemampuannya?
Empat triliun rupiah. Itulah biaya yang menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dihemat bila pemilihan presiden (Pilpres) berlangsung satu putaran. "Jika berlangsung satu putaran sekitar Rp 4 triliun, namun jika dua putaran, maka bisa bertambah lagi," kata Ketua KPU A Hafiz Ashary dalam jumpa pers di Jakarta, pekan lalu.
Sontak KPU dituding berkonspirasi dengan capres SBY-Boediono. Lembaga penyelenggara Pemilu itu dianggap tidak netral lagi karena telah mengkondisikan publik agar mendukung kampanye ‘Pemilu Satu Putaran’ yang tengah digelorakan oleh pasangan incumbent. Tak kurang organ Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pun iktu mencerca Hafiz Anshary. “Ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan KPU. Alasan tak punya dana, jelas mengada-ada. Pemilu itu dilindungi undang-undang dan dianggarkan, kenapa sekarang menyatakan lebih baik satu putaran,” tegas Ketua Devisi Pemantauan Masyarakat dan Persatuan Wartawan Indonesia Pemantau Pemilu (Mapilu PWI) Nasional, Kamsul Hasan.
Bagi KPU, pernyataan Hafiz tak bermaksud untuk mempengaruhi pandangan publik. Ia hanya ingin menjelaskan kondisi keuangan KPU dalam menghadapi Pilpres yang membutuhkan tambahan. Dana Pemilu dan Pilpres 2009 sebagaimana dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 13,5 trilun. Dana itu telah diambil sebesar Rp 2,8 triliun untuk membayar biaya pelaksanaan tahapan Pemilu yang sebelumnya dianggarkan pada tahun 2008. Saat itu dana pelaksanaan pemilu tahun 2008 sebesar Rp 6,6 triliun tidak terserap semua sehingga dikembalikan ke negara Rp 2,8 triliun. Namun, jelas Hafiz, pelaksanaan anggaran 2008 itu mundur pada awal tahun 2009 sehingga menyerap anggaran 2009 sebesar Rp2,8 triliun. Oleh karena itu, jika Pilpres 2009 berlangsung dua putaran, maka KPU akan meminta tambahan dana Rp 2,8 triliun. "Menurut Pemerintah dana itu akan masuk dalam APBN perubahan," katanya.
Tetapi panasnya suhu politik kerap menimbulkan berbagai persepsi. Maksud baik bisa ditafsirkan buruk. Sebaliknya maksud buruk bisa ditangkap baik. Apapun itu, pakar politik UGM Ary Dwipayana menyayangkan upaya mengaitkan gerakan ‘Pilpres Satu Putaran’ dengan efisiensi biaya. Itu dianggap tidak fair. Sebab dalam konstitusi dibuka ruang dan peluang dua putaran. “Cara berpikir ini yang sekarang perlu dibangun dan ditegakkan. Ini konsekuensi dari UU. Kalau mau satu putaran saja, kenapa tidak mengubah UU. Maka bisa dilihat sebagai paradoks logika, efisiensi, dan mereduksi aspirasi,” jelas Ary ketika dihubungi Mimbar Politik.
Dalih efisiensi biaya kampanye memang sangat efektif untuk mempengaruhi publik. Penghematan biaya Rp 4 triluan tidaklah kecil. Untuk membuat jembatan Suramadu –jembatan terpanjang di Asia Tenggara—saja ‘cuma’ membutuhkan Rp 2,8 triliun. Bahkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berani mengatakan bahwa Indonesia akan mampu membangun Suramadu Kedua bila Pilpres berlangsung satu putaran.
Selain itu, Pilpres satu diperkirakan mendapat dukungan besar dari kalangan dunia usaha. Karena berlarut-larutnya Pilpres berdampak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis mereka. Menurut Direktur Penelitian dan Perbankan Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, pemilu satu putaran berdampak positip bagi pertumbuhan kredit perbankan. "Karena mereka sudah yakin dengan arah kebijakan pemerintah dan kemudian ada demand yang kuat pasca pilpres," katanya.
Para developer properti juga ikut mengunduh manfaatnya bila Pilpres cuma sekali putaran. Alasannya, para pengusaha properti menjadikan Pilpres sebagai ukuran utama untuk memulai menggelontorkan investasinya. “Semakin cepat pilpres selesai, maka semakin baik,” jelas pengamat properti dari Pusat Studi Properti Indonesia, Panangian Simanungkalit.
Tingginya efektivitas kampanye model baru dari SBY-Boediono ini pantas membuat pusing para pesaingnya. Mereka beramai-ramai menentang kampanye ini melalui berbagai cara. Jusuf Kalla, misalnya, berusaha membalikkan logika penghematan biaya Pilpres sekali putaran. Bagi capres asal Partai Golkar ini, Pilpres satu putaran justru akan membuat rakyat merugi jauh lebih besar. "Benar memang menghemat Rp 4 triliun dan benar Rp 4 triliun itu besar. Tapi kalau salah memilih pemimpin, kita bisa rugi ratusan trilliun," kesal JK usai menghadiri debat capres bersama 1.000 perempuan di Hall Senayan City lantai 8, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Kubu JK memang merupakan penentang paling keras terhadap kampanye model ini. Semua lini digerakkan untuk melakukan contra campaigne. Melalui jubirnya, Hajriyanto Yasseir Thohari, kampanye Pilpres Satu Putarab merupakan teror politik yang bisa mengikis kedaulatan rakyat dalam melaksanakan pesta demokrasi.
Sementara kubu Megawati-Prabowo yang semula menentang keras belakangan mulai melunak. Bahkan kini relawan Barindo Raya memasang iklan bertajuk ‘Kita Dukung Pilpres Satu Putaran untuk Nomor 1’. Iklan ini dipasang berdampingan dengan iklan Denny JA, pendiri Lingkaran Survey Indonesia (LSI) di halaman depan website Rakyat Merdeka Online.
Denny JA merupakan penggagas sekaligus Ketua Umum Gerakan Nasional “Setuju Satu Putaran Saja”. Beberapa hari terakhir, dia memasang iklan kampanye ini satu halaman penuh di sejumlah media massa. Dalam iklan itu Denny menyatakan, pilpres satu putaran akan membuat penghematan besar di tengah krisis ekonomi dunia saat ini. Selain itu, pihak yang bersaing dapat bersatu kembali secara lebih cepat dan pemerintah juga akan lebih cepat fokus kembali mengatasi problem bangsa.
Sejauh ini Denny tak menjelaskan alasan dibalik kampanyenya. Yang pasti pihak SBY-Boediono membantah berada di belakang Denny. Apalagi pasangan incumbent ini telah memiliki konsultan politik, yakni Fox Indonesia.yang digawangi trio Mallarangeng.
Apapun perdebatan soal Pilpres satu putaran, yang jelas tidak terjadi pemaksaan kehendak. Bagi Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pihaknya siap menghadapi situasi apapun, baik satu putaran ataupun dua putaran. “Yang penting, jangan sampai ikhtiar yang demokratis untuk Pilpres satu putaran dianggap aneh dan bentuk arogansi," tandasnya.
Kalau saja semua pasangan capres-cawapres benar-benar siap dan pede tidaklah perlu cemas atau pusing menghadapi kampanye satu putaran. Toh akhirnya rakyat juga yang akan menentukan. Tidak ada jaminan SBY-Boediono akan menang. Apalagi beberapa survey menunjukkan penurunan popularitas pasangan ini.
Selain itu, persyaratan menang dalam satu putaran ternyata juga tidak mudah. Tidak cukup hanya dengan memenangkan suara 50 persen lebih. “Perolehan suara yang dominan itu harus ditopang dengan sebaran yang merata di 50 persen provinsi,” jelas pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin.
Tidak hanya itu, sebaran suara di 50 persen provinsi juga masih harus memenuhi syarat
minimal 20 persen. Jadi, biar menyebar di 50 persen provinsi, kalau perolehan suaranya di bawah 20 persen juga tidak memungkinkan untuk langsung dinyatakan terpilih dan pilpres hanya berlangsung satu putaran.
Barangkali karena alasan ini, belakangan kubu SBY-Boediono lebih menggencarkan kampenye Pilpres Satu Putaran di daerah-daerah. Hampir semua relawan dikerahkan untuk misi ini. Sasarannya adalah massa mengambang (swing voter). Di Sulawesi Selatan –daerah basis massa JK--, misalnya, Gerakan Pro SBY (GPS) aktif membagikan undangan gerakan pemilihan presiden “Satu Putaran Saja.” Sejumlah spanduk dan baliho berukuran besar pun dipasang dengan pesan serupa.
Ya, untuk bisa menang, apalagi dalam satu putaran, SBY memang tak punya pilihan lain, kecuali harus menempuh strategi terobosan. Apalagi para lawan politiknya juga semakin beringas dalam menggerogoti popularitas yang telah dibangunnya.
