Oleh: Rovy Giovanie
Pasangan SBY-Boediono dilanda isu berbau SARA. Kabarnya beberapa kursi menteri penting bagi umat Islam telah diserahkan kepada kader-kader PKS. Black campaign?
Gus Muhammad, seorang ulama muda pendukung SBY terperanjat. Berita yang barusan diterima dari rekannya di Jogjakarta melalui SMS itu membuatnya berpikir keras. Betapa tidak. SMS itu menyebutkan, bahwa SBY telah menandatangani kontrak politik dengan partai mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Isinya, SBY telah menetapkan kursi menteri agama, menteri kesehatan dan menteri pendidikan sebagai jatah PKS dalam kabinet yang akan dibentuknya nanti. Tak hanya itu. SBY juga dikabarkan menyepakati usulan PKS untuk menerapkan syariat Islam.
Tetapi ulama daerah di kota Mojokerto itu tak begitu saja percaya. Apalagi sebagai salah seorang anggota tim sukses SBY-Boediono di daerah, dia harus selalu cross check akan kebenaran setiap informasi. Maka, dia pun mem-forward SMS itu kepada rekan sesama ulama di tingkat yang lebih tinggi, Surabaya, untuk mengkonfirmasi kebenarannya. “Saya tidak percaya SBY berani emlakukan tindakan sebodoh itu,” ucap Gus Mad, panggilan akrabnya, ketika dihubungi Mimbar Politik via telepon.
Beberapa hari terakhir, isu kontrak politik SBY-PKS tersebut memang beredar luas di tengah masyarakat, khususnya pemeluk Islam. Isu bernuansa SARA itu berawal dari pernyataan Ketua DPW PKS DI Yogyakarta Ahmad Sumiyanto di media lokal, Kedaulatan Rakyat. Saat itu dia mengomentari tentang 10 poin kesepakatan PKS dengan Partai Demokrat. Sayangnya, pernyataan Sumiyanto itu dipelesetkan dan ditambahi dengan poin-poin tertentu yang menyesatkan, termasuk soal bagi-bagi jatah kursi menteri dan penerapan syariat Islam di Indonesia Timur.
Sumiyanto sendiri telah membantah. "Saya tegaskan di sini bahwa 10 agenda yang ada di SMS/email itu benar-benar fitnah keji terhadap PKS. Silakan dicek pada koran Kedaulatan Rakyat, halaman 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009. Di koran tersebut, tertulis kalimat, ‘Apalagi pihak SBY dan Demokrat telah bersedia menandatangani kontrak politik yang berisi 10 Agenda Pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS itu.’ Itu saja, nggal lebih,” jelasnya.
Adanya kalimat lanjutan, antara lain: ‘Menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan menteri pertanian harus dari PKS; dan seterusnya… hingga digadaikan kepada Qatar demi pinjaman sebesar Rp 25,9 triliun’ tidak terdapat dalam pernyataan itu. “Kalimat-kalimat itu jelas-jelas tambahan keji dari si pembuat SMS fitnah tersebut,” sambungnya.
Bantahan juga terlontar dari pihak SBY. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok memastikan bahwa isi SMS yang beredar luas itu adalah kebohongan besar. "Yang pasti pos menteri belum disepakati. SBY menegaskan karena saat ini sistem presidensiil, soal pos menteri adalah hak prerogatif presiden," jelas Mubarok.
Pun demikian halnya soal pemberlakuan syariah di Indonesia Timur dianggapnya sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan SBY. Mubarok memastikan hal tersebut tidak masuk dalam kesepakatan tertulis dalam koalisi. "Yang pasti gak ada dalam kontrak tertulis,” ungkapnya.
Kendati demikian, soal power sharing di koalisi SBY-Boediono tak sepenuhnya dibantah oleh petinggi PKS. Ini terungkap dalam pernyataan Presiden DPP PKS Tifatul Sembiring perihal pembagian kursi kabinet jika kelak SBY-Boediono terpilih. "Koalisi di mana pun pasti ada power sharing," katanya usai menghadiri deklarasi PKS untuk pemenangan SBY-Boediono di Sidoarjo, awal Juni lalu.
Meski demikian, Tifatul enggan menyebut pos kementerian mana saja yang bakal diisi kader PKS, jika kelak pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pilpres. Menurut dia, tak layak jika pembagian kursi dibicarakan ke publik secara terbuka. Meski demikian, Tifatul memberi sinyal, pembagian kursi kabinet dilakukan secara proporsional sesuai dengan kekuatan pendukung koalisi. "Ibaratnya kita ramai-ramai mendorong mobil, masak setelah mobil berjalan terus cukup bilang good bye," ujarnya bertamsil.
Banyak kalangan menduga, kampanye hitam itu dilakukan untuk menggembosi suara SBY di basis dukungan Islam, khususnya di wilayah Jawa. Sasaran sampingannya adalah untuk menggerus pendukung SBY-Boediono di kalangan non-muslim.
Sudah menjadi rahasia umum di kalangan umat Islam Jawa --yang mayoritas nahdliyin--, bahwa PKS merupakan partai yang menganut paham Islam wahabi. Ajaran ini bertentangan dengan paham ahli sunnah wal jamaah yang diterapkan oleh NU. Bahkan dalam kampanyenya mendukung pasangan JK-Wiranto, banyak kyai yang menjadikan isu wahabi PKS ini sebagai alat untuk menggembosi SBY. Tak terkecuali Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi sendiri yang dalam pidato-pidatonya gencar mengajak kau muslimin untuk menolak calon presiden pengusung ajaran Islam diluar ke-NU-an.
Tetapi sejauh ini belum ada kepastian, siapa sebenarnya dibalik kampanye hitam ini. Selain mengarah ke pihak JK-Wiranto, ada juga dugaan bahwa hal ini sebagai imbas dari perpecahan internal PKS menyusul dukungannya ke arah SBY-Boediono.
Yang pasti, black campain ini ternyata tak hanya menyasar umat Islam. Menurut Direktur Eksekutif The Institute for Regional Institutions and Networks (IRIAN Institute), Velix Wanggai, SMS serupa juga banyak beradar di Papua dalam sebulan terakhir. Isi SMS yang beredar di daerah itu tentu saja lebih menekankan rencana penerapan syariat Islam di kawasan Indonesia Timur. "Masyarakat Indonesia Timur kecewa dengan kelompok yang melontarkan isu berbau SARA ini. Berita-berita tidak jelas seperti itu hanya akan merusak ikatan sosial budaya yang telah lama terjalin baik di wilayah Indonesia Timur," tegas Velix.
Velix menduga ada pihak-pihak tertentu yang bermaksud merusak reputasi SBY di Indonesia Timur. Meski demikian ia tak yakin rakyat akan terprovokasi. Alasannya, selama ini masyrakat setempat sudah membuktikan kepedulian pemerintahan SBY dalam emberikan ruang yang lebih luas bagi rakyat. Di Papua, misalnya, pemerintahan SBY mendorong lahirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) pada akhir tahun 2004. MRP adalah lembaga representasi kultural yang mengakomodasi kaum agama, adat, dan perempuan. Lembaga ini diharapkan mempromosikan perdamaian dan kehidupan yang harmoni di masyarakat Papua yang beragam.
Mendekati pelaksanaan Pilpres 8 Juli mendatang, SBY memang panen kampanye hitam. Caranya beraneka ragam. Mulai penyebaran isu dari mulut ke mulut hingga lewat email. Jumat (18/6) lalu, misalnya, salah seorang reporter Mimbar olitik menerima email dari tim relawan JK-Wiranto. Inti pesan panjang lebar itu adalah pembentukan opini publik bahwa selama pemerintahan presiden SBY, Indonesia selalu diliputi oleh bencana, baik bencana alam maupun musibah lainnya, termasuk kecelakaan darat, laut dan udara yang bertubi-tubi. Deretan daftar bencana pun ditampilkan secara lengkap dengan berbagai komentar miring para tokoh pendukung JK-Win tentang SBY. Salah satu contohnya adalah komentar peneliti lontara yang juga Direktur Parasufia, Akhmad R Masse. "Makanya, ketika bencana terjadi di negeri ini, banyak orang tua di Sulsel ini yang mengatakan pasti ada yang salah dengan pemimpin di negeri ini," ujar Masse.
Barangkali tekanan kuat ini yang belakangan membuat tim SBY-Boediono mulai beringas.
