Oleh: Rovy Giovanie
Upaya Pansus Century mengaitkan skandal dana talangan Rp 6,7 triliun dengan Presiden SBY akhirnya kandas. Masihkah lawan politik SBY punya alasan melengserkannya?
"Untung Anda tidak panggil saya Robert Tantular." Demikian Marsilam Simanjuntak menyindir anggota Pansus Angket Century dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam sidang Pansus di Gedung DPR RI, Senin (18/1) malam.
Beberapa waktu lalu, Mantan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) itu memang sempat berang. Waktu itu Bambang Soesatyo, akrab dipanggil Bamsoes, dengan yakinnya menuding Menkeu Sri Mulyani berbincang dengan bos Bank Century, Robert Tantular. Namun tudingan it ternyata terbukti salah, karena sang pemilik suara yang didengarnya dari rekaman jalannya sidang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu adalah Marsilam Simanjuntak.
Tetapi justru lantaran pengakuan Marsilam hadir dalam sidang yang memutuskan bail out Bank Century itu lah nama SBY diseret-seret. Setelah ‘malu’ lantaran salah mengidentifikasi suara dalam rekaman, Bamsoes nampaknya menghibur diri dengan mengaitkan kehadiran Marsilam dalam rapat KSSK itu dengan Presiden. Apalagi dalam sebuah wawancara dengan media massa, Marsilam sempat mengatakan bahwa kehadirannya sebagai Ketua UKP3R itu atas ijin SBY.
Guliran wacana oleh Bamsoes itu pun seolah menjadi ‘peluru’ para lawan politik SBY. Tak pelak tuntutan agar Pansus memanggil Presiden bergulir kencang. Tak hanya di kalangan politisi, tetapi juga di tingkat aktivis pergerakan. Bahkan isu ini ikut menjadi salah satu alasan mereka untuk menuntut SBY lengser.
Ketua PP Muhammadiyah yang selama ini dikenal gencar mengkritisi SBY, Din Syamsuddin, mendesak Pansus segera memeriksa Presiden. "Presiden SBY tidak boleh diam. SBY perlu ambil alih tanggungjawab. Sudah cukup alasan untuk dipanggil pansus, tidak perlu dihindari," ujar Din di Jakarta, Jumat (15/1). Ia tak menjelaskan apa saja alasan pemanggilan Presiden itu.
Sudah bisa diduga, para aktivis yang selama ini satu barisan dengan Din –yang notabene para pendukung mantan Wapres Jusuf Kalla— pun satu suara. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), misalnya, menggelar jumpa pers khusus untuk mendesak Pansus memanggil SBY. "Kompak tegas minta SBY dipanggil, karena menjadi penting. Harus agendakan Pak SBY sebagai saksi," ujar aktivis Kompak Fajroel Rachman Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/1).
Aktivis Kompak lainnya Effendi Gazali menyatakan pemanggilan ini sejalan dengan kata-kata SBY sendiri untuk membuat kasus Century menjadi terang benderang dan jelas sejelasnya. "Bisa dipanggil dalam konteks mantan presiden waktu periode lalu," katanya.
Seolah sudah janjian, sejumlah LSM dan organisasi mahasiswa lainnya yang selama ini berseberangan dengan pemerintah pun langsung mendukung. Sebut saja misalnya Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN), Konsorsium Mahasiswa Jakarta dan Konsorsium Mahasiswa ITB, ikut menghadap Pansus guna mendesak pemeriksaan Presiden.
Dan yang mengejutkan, anggota Wantimpres yang belum lama ini dipensiunkan, Adnan Buyung Nasution, juga tegas-tegas memnita SBY mempertanggungjawabkan skandal Bank Century. "Kalau ini merupakan kebijakan murni dan bersih, maka presiden sebagai kepala negara harus mengatakan ini adalah kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Yang menjadi kepala pemerintah adalah presiden harus berani mengatakan ini adalah tanggung jawab saya, karena ini semua adalah setahu dan seizin saya, saya pertanggungjawabkan," kata Buyung di sela-sela acara mimbar bebas memperingati 36 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) dan 10 tahun berdirinya Indonesia Democracy Monitor (Indemo) di Hotel Nikko, Jakarta Pusat, Jumat (15/1) malam.
Hanya saja Buyung tak mengharuskan Pansus memanggil SBY. Cukup melalui pidato kenegaraan saja untuk memberi kejelasan, sehingga masyarakat tidak lagi menduga-duga dan mencari-cari otak di belakang semua ini. "Siapa yang mendikte Sri Mulyani? Memaksakan kepada Sri Mulyani? Apalagi Sri Mulyani bilang saya ditipu. Ini makin parah keadaannya. Maka perlu leadership yang kuat untuk mengatakan bahwa siapa yang bertanggung jawab," terang Buyung.
Namun berbagai tuntutan untuk memeriksa Presiden itu menjadi kehilangan relevansinya setelah Marsilam menjalani pemeriksaan Pansus. Tokoh pro demokrasi itu secara tandas menegaskan bahwa kehadirannya dalam rapat KSSK itu bukan atas perintah presiden. "Saya tidak diutus presiden, saya tidak mewakili presiden, saya tidak melapor presiden sebelum dan sesudahnya, sampai sekarang pun saya tidak katakan satu katapun kepada presiden mengenai narasumber. Bahwa saya sebagai UKP3R betul. Saya datang sebagai narasumber," tegasnya.
Meski mendapat penjelasan itu, anggota Pansus tak puas. Seperti Bamsoes yang menyebutkan notulensi rapat KSSK tertanggal 21 Nopember 2008, bahwa kehadiran Marsillam bukan sebagai narasumber, tapi sebagai UKP3R. "Saya punya fakta Anda hadir bukan narsum, dalam notulen rapat KSSK disini dikatakan di dalam daftar peserta rapat tertulis UKP3R, tidak ada ada nama jelasnya Marsilam Simanjuntak. Di dalam bagaian lainnya disebutkan ada pertanyaan dari UKP3R," tegas Bambang.
Di bagian lain, anggota Pansus Angket Century Maruarar Sirait menanyakan kehadiran Marsilam di KSSK jika sebagai narasumber di bidang apa?
Mendengar pertanyaan itu, Marsilam menegaskan konsep dalam melihat narasumber oleh penanya bukan konsep yang dia mengerti. "Konsep narasumber yang dimaksud bukan konsep yang saya mengerti. Saya tidak membidangi bidang tertentu,” jelasnya seraya menegaskan dirinya juga tidak pernah menanyakan kepada pengundang (KSSK) untuk apa dirinya diundang ke KSSK, meski dirinya menganggap wajar dirinya diundang karena pihak pengundang percaya pada dirinya.
Penjelasan Marsilam kali ini memang agak mengejutkan. Pasalnya dalam sejumlah wawancaranya di media massa, mantan Jaksa Agung era Presiden Gus Dur itu mengaku hadir dalam rapat KKSK atas perintah Presiden. Bamsoes dan sejumlah anggota Pansus yang selama ini dikenal vokal, seperti Maruarar Sirait (PDIP) dan Akbar Faisal (Hanura), pun mencecar Marsilam untuk menjelaskan pernyataannya yang saling bertolakbelakang. Namun, Marsilam tetap kukuh bahwa kehadirannya tanpa sepengetahuan SBY.
Bamsoes dan kawan-kawan sempat meminta agar copy rekaman hasil wawancara di sejumlah media massa itu ditampilkan, namun politisi Demokrat yang dikenal sebagai ahli telematika, Roy Suryo, menengahinya. Menurut Roy, menampilkan rekaman wawancara di media massa tidak ada artinya, karena yang bisa dijadikan rujukan hukum adalah keterangan yang disampaikan dibawah sumpah. “Apakah wawancara di media massa dilakukan dengan sumpah?” Tanya Roy.
Pernyataan ini lah yang mengakhiri debat kusir dalam sidang Pansus Jumat (15/1) dinihari itu, sehingga sidang yang melelahkan itu akhirnya ditutup.
Namun nampaknya upaya mengaitkan SBY dalam skandal Bank Century ini tak berhenti disitu. Sejumlah anggota Pansus yang selama ini menggulirkan wacana pemanggilan SBY terus mencari alasan pemanggilan. Jurus terbaru bakal dilakukan melalui pemeriksaan saksi ahli. Menurut Ketua Pansus, Idrus Marham, keterangan ahli itu lah yang akan menentukan perlu tidaknya Pansus memeriksa SBY. "Setelah kita kolekting data ada pandangan pakar setelah itu dievaluasi apakah mantan Presiden dan Presiden kita panggil," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1). Pakar yang akan diundang Pansus, menurut Idrus, ada delapan (8) orang, diantaranya ekonom Herman, Icsanoordin Noersy, Kristianto Wibisono, dan Kwik Kian Gie.
Parpol anggota koalisi tentu keberatan dengan upaya yang dinilai memaksakan pemeriksaan Presiden. "Kami jelas itu, tidak ada urgensinya apa pun menghadirkan Presiden. Memang ada yang usul, tetapi kami yakin sebagian besar anggota pansus dapat berpikir jernih dan akan berpikir tidak akan ada urgensinya menghadirkan Presiden," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saefuddin sependapat. Wakil Ketua MPR RI ini mengakui bahwa ada urgensi Pansus untuk memanggil Presiden. "Bagi PPP, meski pemanggilan presiden itu mungkin ada urgensinya dan relevansinya, tetapi akibat dampak negatifnya akan lebih besar daripada kemungkinan positifnya," katanya di Jakarta, Selasa (19/1).
Akankah upaya ‘menyeret’ SBY dalam skandal Bank Century ini akan berhasil? Kita tunggu saja perkembangannya.
