oleh: Rovy Giovanie
Demo besar-besaran 28 Januari 2008 rupanya telah diantisipasi kalangan Istana. Wajar kalau SBY nyantai saja, meski menghadapi tuntutan mundur. Bahkan hari itu Presidem dijadwalkan ke luar kota.
Aktivis Petisi 28, Adhi Massardi, naik pitam ketika mendengar isu pengerahan Paspampres untuk menghabisi pendemo 28 Januari 2010. Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KIB) itu bahkan berniat melaporkan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) Mayjen Marciano Norman ke Dewan Kehormatan Militer.
"Kami (Petisi 28) akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Militer karena ada upaya-upaya menempatkan Paspampres masuk ke wilayah politik yang tidak pada tempatnya," ujarnya di Jakarta, Senin (25/1).
Entah dari mana Adhi mendengar kabar itu. Yang jelas, rumor pengerahan pasukan khusus untuk ‘menumpas’ pendemo 28 Januari memang sempat berhembus kencang, khususnya di kalangan aktivis pergerakan. Konon, Istana telah memerintahkan semua kekuatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, karena demo 28 Januari sudah mengarah ke aksi makar.
Wacana makar ini tak bisa dihindari mengingat target aksi puluhan ribu massa dari berbagai aliansi pergerakan –diantaranya Gerakan Indonesia Bersih, Petisi 28, Front Perjuangan Rakyat, Aliansi 30 Kampus dan Jaringan Muda Penggerak—ini adalah untuk menurunkan SBY-Boediono. Sejumlah pensiunan jenderal ada di belakang mereka. “Kalau SBY tidak mau turun, maka kami terpaksa menurunkannya,” tandas Adhi, beberapa waktu lalu.
Namun, kalangan aktivis menolak mentah-mentah dituding makar. “Yang makar adalah pemerintahan SBY-Boediono sendiri," ujar aktivis Petisi 28 Harris Rusly di Doekoen Coffee, Jakarta, Minggu (24/1).
Menurut Harris, aksi masa besar yang direncanakannya, memiliki konsep yang jelas dan tidak sekedar menumbangkan pemerintahan. "Tapi pemerintah harus diganti. Siapa yang akan mengganti? Kami yang muda yang akan mengganti," tukasnya.
Yang pasti, pemerintahan SBY-Boediono memang tak main-main menghadapi aksi ini. Sidang kabinet, pekan lalu, membahas khusus ancaman demo 28 Januari. Meski Menko Polhukam, Djoko Suyanto, mengaku tak melakukan pengamanan khusus di sekitar Istana, namun faktanya Polda Metro Jaya mempersiapkan 10 ribu personel dan water cannon. Mereka ditempatkan di berbagai obyek vital seperti Istana Negara, Gedung DPR, Bundaran HI, dan tempat lainnya. "Water cannon ada kita siapkan, tapi itu situasional. Setidaknya kita siapkan 10 ribu personel yang akan diterjunkan sesuai kebutuhan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/1).
Tak hanya itu. TNI juga disiagakan. Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, pihaknya siap menerjunkan pasukannya kapan pun dibutuhkan."Ini kan masih tertib sipil. Jadi kita serahkan saja ke Kepolisian buat menanganinya. Tetapi, kita siap bila dimintakan bantuan," kilahnya, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/1).
Yang menarik, pada hari berlangsungnya demo untuk menduduki Istana itu, SBY dipastikan meninggalkan Jakarta. Desas-desus menyebutkan bahwa Presiden sengaja dibuatkan acara di luar Jakarta untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi aksi pendongkelan ini dilakukan secara terang-terangan.
Jubur Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, tak membantah. Presiden SBY memang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Banten, Jawa Barat pada 28 Januari 2010. Tapi, ia membantah bila ini dilakukan untuk menghindari aksi pengepungan Istana. "Presiden bukan menghindari demo. Karena memang sudah jauh-jauh hari disiapkan," kilah Julian, usai pelantikan anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1).
Jadi, siap-siap saja para demonstran gigit jari karena Istana yang hendak dikepung ternyata sedang ditinggalkan Presiden alias kosong.
