oleh: Rovy Giovanie
Ironis. Ketika pemerintah mengklaim telah 100 persen menyelesaikan program kerja 100 harinya, masyarakat justru meneriakkan koor bahwa pemerintah telah gagal. Survei Indo Barometer pada 8-18 Januari 2010 menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Presiden SBY makin menurun tinggal 75 persen.
"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY menurun jadi 75 persen dari 90 persen pada Desember 2009," kata Qodari di Hotel Atlet Century, Jakarta Pusat, Minggu (24/1).
Qodari menganalisa, tingkat kepuasan tinggi terhadap SBY hanyalah euforia sementara ketika SBY baru terpilih. Fenomena yang sama juga terjadi pada Presiden AS Barack Obama yang anjlok tingkat kepuasan masyarakatnya setelah 1 tahun pemerintahan.
"Ini seperti fenomena bulan madu. Awalnya baik dan hangat, tiba-tiba ke belakang menjadi panas," jelasnya.
Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak puas. SBY mengandalkan kinerja para menterinya, namun yang disorot masyarakat adalah respon pemerintah terhadap peristiwa besar yang terjadi. Misalnya saja kasus Century, Antasari Azhar dan pemberantasan mafia hukum. "Tiga hal itu lebih penting daripada hal-hal yang sudah dikerjakan pemerintahan SBY," pungkasnya.
Kemerosotan lebih tajam dialami Boediono. Bila penurunan SBY masih tergolong wajar, maka angka penurunan terhadap Boediono menukik tajam. "Komparasi tingkat ketidakpuasan dan kidakepuasan terhadap Boediono ialah 44 persen berbanding 40 persen," katanya.
Hasil survey ini tak jauh beda dengan penilaian parpol-parpol non koalisi. PDIP, misalnya, memberi rapor merah pada semua departemen dalam KIB II. "Jika dirata-ratakan semua departemen pemerintahan sekarang ini mendapat warna merah. Bahkan, jika ada warna yang lebih ekstrim dari warna merah ini akan kita berikan pada pemerintahan SBY," kata Ketua DPP PDIP, Firman Jaya Daeli di Warung Daun, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1).
Firman mencontohkan, kinerja Depkominfo yang dinilainya mengalami kemunduran terkait pembuatan RUU Penyadapan. "Depkominfo dalam hal ini tidak mencapai kinerja yang baik menjelang 100 hari targetnya," ujar dia.
Fakta ini jelas kontradiktif dengan penilaian pemerintah sendiri. Sejak jauh hari para menteri KIB II mengklaim telah merealisasikan hampir 100 persen programnya. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (5/1) lalu, mengklaim keberhasilan program 100 hari bidang ekonomi yang meliputi 19 program dan 53 rencana aksi, telah rampung hingga 92,2%. Sejumlah program aksi yang telah berhasil dituntaskan itu terkait dengan sumbatan-sumbatan yang menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur, misalnya soal aturan Public Private Partnership (PPP).
Menurut pakar ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, klaim pencapaian yang disampaikan pemerintah itu hanya di atas kertas. "Memang sudah hampir selesai 100 persen, tapi hanya diatas kertas. Minim realisasi," ujarnya.
Fakta-fakta kegagalan inilah yang belakangan dijadikan opini publik sejumlah kalangan, sehingga memicu aksi besar-besaran pada 28 Januari 2010. “Karena terbukti gagal, gerakan mahasiswa akan menuntut pertanggungjawaban SBY atas kegegalan tersebut,” kata Ketua Umum PB HMI, Arip Mustopa, Minggu (24/1).
Namun, semua tudingan kegagalan itu dibantah Ketua DPP Partai Demokrat, M Jafar Hafsah. Dalam pandangannya, tak ada alasan sedikit pun bagi masyarakat untuk melakukan demo memprotes pemeritah pada 28 Januari nanti. “Justru sebagai gambaran lima tahun mendatang, 100 hari program pemerintah terbukti sukses. Nilai rupiah bagus, tingkat inflasi di bawah satu digit, harga beras stabil, hukum juga sedang digalakkan untuk terus ditegakkan. Sangat tidak relevan kelompok yang menilai 100 hari ini gagal,” kata Jafar.
