Pertama, DPR meminta Pemerintah menghentikan sementara, moratorium pengiriman TKI keluar negeri, khususnya ke Timur Tengah yang belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia.
Kedua, DPR mewanti-wanti kepada Pemerintah agar bisa mengakhiri moratorium itu jika sudah membenahi secara total mekanisme perlindungan TKI. Ketiga, DPR meminta Pemerintah membentuk satuan tugas dengan penugasan khusus menangani 303 TKI yang terancam hukuman mati.
Empat, berkaitan khusus dengan Ruyati, DPR meminta Pemerintah menyampaikan permintaan maaf terbuka terhadap keluarga almarhumah serta bisa memastikan atau mengusahakan semua hak almarhumah dan keluarga termasuk pemulangan jenazah.
Terakhir, DPR meminta penanganan TKI secara khusus kepada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Menkumham, Mensos dan Kepala BNP2TKI untuk secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melakukan koordinasi semaksimal merespon banyaknya masalah termasuk TKI ilegal.
Lima rekomendasi DPR ini sudah disetujui oleh anggota Dewan dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
