Di mata aktivis yang berseberangan dengan SBY, kondisi pemerintahan saat ini sudah berada dalam kondisi darurat. Bila tidak ada langkah-langkah serius dalam menanganinya, dikhawatirkan rakyat akan bertindak. Koordinator Petisi 28, Haris Rusly Moti, bahkan memperkirakan rakyat akan melengserkan SBY pada 2011 nanti bila kondisi negara semakin carut marut. Berikut petikan wawancara Kabar Politik dengan aktivis vokal ini di Jakarta, Jumat (23/7).
Bagaiamana Anda melihat kepemimpinan SBY pada periode kedua saat ini?
Kalau kita lihat keadaan pemerintahan kedua Presiden SBY, situasi kenegaraan dan situasi rakyatnya sudah masuk kategori bukan krisis lagi, tetapi fase darurat. Dari situasi kenegaraan, kita punya negara, tapi kok kita tidak merasakan ada kepala negara yang memimpin kita hari ini. Semua bekerja sendiri-sendiri. Banyak kejahatan, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan karena tidak ada pemimpin. Ini yang mengakibatkan situasi negara ini makin kacau. Tidak ada yang berani mengambil jalan penyelesaian untuk keluar dari situasi gawat ini.
Apa yang maksud Anda dengan fase darurat?
Yang saya maksudkan, bahwa sekarang ini terjadi benturan yang sangat dahsyat antar hampir semua institusi negara, vertikal maupun horisontal. Horisontalnya itu kita bisa lihat bagaimana benturan antara KPK dan Polri dalam soal wewenang penegakan hukum. Kemudian KPK dengan Kejagung, lalu DPR dan DPD dalam kaitan dengan fungsi DPD yang tidak jelas. Juga benturan antara BPK dan Depkeu terkait audit BPK. Jadi benturan ini berlangsung terus menrus. Sementara kalau benturan vertikal misanya ada gubernur tidak mau jalankan perintah presiden karena dia menganggap dirinya juga dipilih rakyat. Bupati juga begitu dengan gubernur. Ini benar-benar satu negara tanpa organisasi pemerintahan yang solid dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Selain itu ada juga benturan antar produk hukum dan perundang-undangan. Perda melawan UUD.
Termasuk juga dalam penegakan hukum?
Yang kedua adalah darurat penegakan hukum. Yang kita lihat sepanjang pemerintahan kedua ini penegakan hukum tidak adil. Pisau penegakan hu kum sangat tajam keluar Istana dan sangat tumpul ke dalam Istana. Kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan Istana seperti kasus Century, pengemplangan pajak Paulus Tumewu, kasus korupsi Jhony Allen Marbun, itu semua tidak ditangani serius oleh penegak hukum. Dan bisa kita lihat juga Partai Demokrat (PD) saat ini sudah menjadi paspor diplomatis para koruptor. Para koruptor yang masuk PD pasti memiliki kekebalan hukum yang luar biasa. Akibat dari ketidakadilan penegakan hukum ini kita cermati terjadi krisis kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum. Orang sudah tidak percaya lagi yang namanya Polri, Kejagung, KPK, MA.
Apa yang seharusnya dilakukan SBY dalam situasi darurat ini?
Menurut saya SBY seharusnya menempatkan diri sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dia harus segera mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi situasi darurat kenegaraan dan darurat penegakan hukum ini. Tapi itu tidak dilakukan, dan kita sudah ingatkan berkali-kali.
Menurut Anda hal ini bisa menjadi sebab jatuhnya SBY sebelum akhir jabatan?
Saya percaya kalau keadaan bangsa ini begini-begini terus maka akhir tahun 2011 Presiden SBY akan dijatuhkan rakyatnya sendiri. Makanya memang kalau sudah tidak mampu memimpin negara ini segeralah megundurkan diri. Kita melawan SBY berarti kita juga harus siap menata ulang bangsa ini.
Jadi yang menjatuhkan SBY bukan lawan politiknya?
Elit politik saya kira sudah dijinakkan semua. Tidak ada lagi lawan politik yang bisa mengganggu SBY. Makanya, saya bilang biarkan lah rakyat yang menghukum beliau karena dia kan dipilih rakyat.
